Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi XV, Sasar Sektor Logistik

Kompas.com - 15/06/2017, 21:23 WIB
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi XV pada Kamis (15/6/2017). Paket kebijakan itu bertujuan menurunkan biaya logistik di Indonesia.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, salah satu orientasi paket kebijakan tersebut adalah menciptakan kemudahan berusaha dan pengurangan biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional.

"Kebijakannya, antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan syarat izin angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhan hingga mekanisme pengembalian biaya jaminan petikemas," ujar Darmin di Kantor Presiden, Jakarta.

Bentuk paket kebijakan XV ini, yakni menghilangkan, merevisi, menerbitkan hingga menggabungkan peraturan menteri terkait.

Menguntungkan Pelaku Sektor Logistik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan contoh revisi Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Laut.

"Dahulu misalnya pengusaha angkutan laut harus memiliki modal dasar Rp 10 miliar serta menyetor modal Rp 1,5 miliar. Nah melalui paket kebijakan XV, itu dicabut. Pengusaha angkutan laut tidak akan dikenakan lagi," papar Budi.

Contoh lainnya, merevisi Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 tentang pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Jika sebelumnya pengusaha bongkar muat barang itu harus memiliki modal dasar sedikitnya Rp 2 miliar, melalui paket kebijakan XV itu, pengusaha bongkar muat tidak perlu lagi memiliki syarat demikian.

"Jadi, kami harap perusahaan bongkar muat di Indonesia itu tidak diharuskan untuk punya modal besar dan bisa melakukan kegiatan lebih luas dan banyak," ujar Budi.

Contoh lainnya lagi, penerbitan Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar.

Sebelumnya, pengelola memberikan batasan waktu selama 3 hari untuk barang di pelabuhan. Artinya, selama 3 hari itu, barang harus keluar pelabuhan jika tidak ingin dikenakan biaya.

"Dalam paket kebijakan ini, kami nyatakan, pemberlakuan batas waktu penumpukan barang dan penumpukan terminal petikemas sebagaimana yang dimaksud di atas, dilakukan secara bertahap, tergantung dari kesiapan pelabuhan tersebut," ujar Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.