Menteri Susi: Mari Bekerja, Jangan Terus Berkutat dengan Isu Tak Berdasar

Peningkatan juga terjadi pada konsumsi ikan masyarakat Indonesia dari 37,2 kg per kapita tahun 2014 menjadi 41,1 kg per kapita pada tahun 2015, dan 43,9 kg per kapita tahun 2016.

Dengan progres tersebut, KKP meningkatkan target konsumsi ikan menjadi 46 kg per kapita tahun 2017 dan 50 kg per kapita tahun 2019 mendatang.

Jadi, kata Susi, pemanfaatan ikan yang kini berlimpah jangan hanya dilihat dari adanya kapal-kapal penangkapan ikan dalam ukuran besar  dan pabrik-pabrik pengolahan yang hanya dikuasai segelintir korporasi.

“Tapi juga harus dilihat dari bergairahnya kembali perusahaan-perusahaan perikanan nasional dan nelayan-nelayan lokal,” katanya.

Susi mengingatkan bahwa kualitas ikan terbaik yang bisa diperdagangkan adalah dalam bentuk segar dan beku. “Sisanya, yang kualitasnya sudah agak menurun, baru dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan untuk dijadikan ikan kaleng dan hasil pengolahan lainnya,” katanya.

Susi Heran

Susi juga melontarkan keheranannya atas adanya pernyataan ikan tidak beragama dan tidak punya kebangsaan sehingga seolah-olah jika tidak ditangkap akan lari ke perairan negara-negara tetangga. 

“Benar ikan itu tidak beragama dan tidak punya kebangsaan, tetapi wilayah pengelolaan perikanan sampai batas zona ekonomi ekslusif (ZEE) itu adalah wilayah kedaulatan negara yang diakui oleh dunia Internasional. Jadi pengambilan di dalam wilayah ZEE itu pencurian. Selama ikan masih di wilayah Kedaulatan: milik kita. Apabila ada yang masuk wilayah kedaulatan kita untuk ambil ikan kita, saya tangkap dan tenggelamkan,” kata Susi.

“Benar ikan berenang dan ada jenis ikan migratory yang migrasi seperti tuna. Namun ada juga ikan resident yg menempati zona sama seumur hidupnya. Memangnya semua ikan senang bepergiiannya ke luar negeri?" ujar Susi berkelakar.

“Kalau ikan memiliki kewarganegaraan, ya seharusnya dibikinkan KTP saja, atau kalau perlu e-KTP biar tidak repot,” kata Susi berkelakar.