Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salah Langkah Sevel di Mata Pemerintah...

Kompas.com - 03/07/2017, 18:44 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mempelajari lebih dalam bisnis modal ritel modern pasca kebangkrutan 7-Eleven atau Sevel di Indonesia. Pemerintah tak ingin ritel modern lain bernasib serupa layaknya Sevel.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, kebangkrutan Sevel di Indonesia murni karena salah langkah memilih bisnis model. Selama ini Sevel mengusung model bisnis minimarket dan restoran atau sering juga disebut food store destination.

"Ini urusan bisnis model. Sehingga bukan itu bisnis model yang pas karena akhirnya pesaingnya mengungguli dia," ujar Darmin di Jakarta, Senin (3/7/2017).

Darmin justru menganggap Sevel lebih mirip restoran ketimbang minimarket atau ritel. Selain itu Sevel juga dinilai terlalu terpaku dan mengandalkan profit dari perdagangannya.

Padahal kata Darmin, para pesaing Sevel lainnya justru mengambil keuntungan kecil dari perdagangan. Profit lebih besar justru didapatkan dari perusahaan yang memasukan barang ke minimarket tersebut.

Selain itu, pemerintah juga melihat adanya perbedaan bisnis model yang digunakan Sevel Indonesia dengan Sevel di negara lain. Sebab di negara lain, Amerika Serikat misalnya, Sevel justru berjaya dengan bisnisnya.

Darmin juga tidak melihat dampak besar dari kebijakan pelarangan penjualan minimal alkohol di minimarket kepada bisnis Sevel Indonesia.

"(Sevel) Kita ini aja yang agak lain. Makanya kami coba mempelajari secara lebih mendalam apakah bisnis model yang berjalan sekarang ini sebenarnya menguntungkan secara nasional apa tidak," ucap Darmin.

Saat ini, pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur bisnis minimarket. Ada tiga hal yang akan diatur oleh pemerintah meliputi zonasi, persentase kepemilikan, dan persentase barang yang dijual.

(BACA: Minimarket akan Dibatasi, Ini Penjelasannya)

Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali justru melihat ada peran pemerintah di balik kegagalan bisnis Sevel.

Menurut Rhenald, pada 2013 lalu, intervensi regulator dalam hal ini pemerintah, justru merobek-robek rencana bisnis Sevel dan "dipaksa" menjadi minimarket biasa.

"Model bisnis yang dirancang dengan riset yang panjang tak dapat dijalankan karena tak dikehendaki regulator," kata Rhenald.

(BACA: Regulator, Belajarlah dari Kasus Sevel)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com