Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik, Apa Komentar Sri Mulyani?

Kompas.com - 04/07/2017, 15:19 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMenteri Keuangan Sri Mulyani tiba di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar banyak mengenai usulan kenaikan dana bantuan partai politik disertai aturan penunjang.

Besaran dana bantuan parpol dari Rp 108 untuk setiap suara yang diperoleh dalam pemilu diusulkan meningkat menjadi Rp 1.000 per satu suara.

"Kita lihat saja nanti di dalam undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan dewan," kata Sri yang juga enggan menanggapi mengenai kemungkinan kenaikan bantuan parpol ini akan membebani keuangan negara, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Usulan ini datang dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan latar belakang usulan kenaikan itu karena dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Usulan itu diusahakan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Tjahjo mengatakan, nantinya dana yang diberikan tetap sesuai dengan perolehan suara yang diraih. Adapun yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp 1000 per suara.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninggalkan ruangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal.
Misalnya, kata Tjahjo, parpol yang memperoleh 1.000 suara akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 1 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi dalam pemilu lima tahun berikutnya bisa saja hanya mendapat Rp 10 juta. Tergantung perolehan jumlah suara," kata Tjahjo, di Kemendagri, Senin (3/7/2017).

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Soedarmo mengatakan, agar rencana itu terealisasi perlu ditindaklanjuti dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.

Saat ini perizinan agar PP bisa diubah tengah diurus. "Kami saat ini sedang mengajukan izin untuk memprakarsai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol," Kata Soedarmo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.