Ibu Kota Pindah, Menteri PPN Tak Akan Komunikasi dengan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan tidak akan mengkomunikasikan rencana pemindahan ibu kota kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat masih mengkaji rencana tersebut.

"Ya apa hubungannya? Ini kan pemerintah pusat memutuskan mencari pusat administrasi pemerintahan, dan kami kan blm putuskan apa-apa. Ini masih ada kajian dulu," kata Bambang, di Kompleks Parlemen, Rabu (5/7/2017).

Tak hanya dengan Pemprov DKI, Bappenas juga tak mengkomunikasikan rencana ini dengan Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebelumnya menyarankan Bambang agar mengkomunikasikan rencana pemindahan ibu kota dengan Anies.

Sebab, kajian ditargetkan rampung tahun 2017 dan kegiatan akan dimulai tahun 2018.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota diperkirakan terjadi pada masa kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Komunikasi? Lho DKI kan urusannya DKI lah. Apa sih komunikasi, orang kami lagi mengkaji, kenapa saya harus mengkomunikasi, kan saya lagi mengkaji gitu," kata Bambang.

Setelah kajian selesai, barulah seluruh pihak terkait akan diajak bicara.

"Jadi belum ada keputusan dan belum ada proposal resmi," kata Bambang.

Rencananya, ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Meski demikian, belum diketahui secara spesifik kota mana di Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota.

Presiden Soekarno pernah menggagas ibu kota Indonesia berada di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Pemerintah butuh waktu sekitar 3-4 tahun untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru.

Nantinya, pusat administrasi pemerintahan akan dipindah ke ibu kota baru dan pusat bisnis serta perekonomian tetap akan dilakukan di Jakarta.