Adu Kuat antara Pemerintah dengan Freeport

"Perundingan mestinya dalam sebulan harus bisa ada (kesepakatan)," kata mantan Menteri Perhubungan itu.

Ia menjamin, target pemerintah pada Mei lalu, bahwa perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport akan bisa selesai dalam kurun waktu dua bulan juga masih bisa terealisasi.

"Belum lewat kan sampai akhir Juli. Sebenarnya itu kita sepakat punya waktu untuk diselesaikan sebelum Oktober. Saya bilang kalau bisa diselesaikan lebih cepat lebih baik. Perudingannya menurut sya tidak sulit amat," kata Jonan.

Jonan pun menegaskan, pemerintah tak akan menuruti keinginan PT Freeport Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) soal penjaminan stabilitas investasi yang diminta.

"Prinsipnya pemerintah tidak akan buat peraturan khusus untuk satu badan usaha. Tidak akan, tidak mau juga, appapun. Jadi, tidak ada PP stabilitas investasi itu enggak ada. Kalau itu dibuat tidak ada khusus untuk Freeport, tapi berlaku umum," tegas dia.