Adu Kuat antara Pemerintah dengan Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Perundingan divestasi, perpanjangan izin operasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) serta fiskal negara antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia belum menemui titik sepakat.

Direktur dan Executive Vice Presiden Freepot Tony Wenas mengatakan perundingan antara kedua belah pihak tersebut akan segera berlanjut dalam waktu dekat.

"Mestinya berlanjut dalam waktu dekat. Mungkin setelah ini. Kita juga belum tahu pasti kapan kelanjutannya seperti apa. Tapi pasti ada kelanjutannya," kata Wenas di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Wenas mengatakan, empat poin yang masih dirundingkan tersebut adalah satu paket kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

"Ini kan satu kesatuan paket. Jadi masih akan lanjut diskusi dengan pemerintah. Kapan lagi, kami belum tahu persis. Tapi harusnya dalam waktu dekat ini," kata dia.

Sementara, Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, berharap, proses negosiasi empat poin tersebut bisa tuntas sebelum izin ekspor konsentrat yang akan berakhir pada 10 Oktober 2017 nanti.

Berbeda dengan kontrak atau izin operasional PT Freeport Indonesia yang baru akan habis pada 2021 mendatang.

"Ya kita juga berharap secepat mungkin. Kalau bisa kurang kenapa harus dua bulan. Tapi kan tergantung proses perundingan itu sendiri. Kami tetap optimis bisa tercapai win win solution," kata Reza.

Jika empat poin yang masih alot dirundingkan itu bisa disepakati, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang tepat, demi mendukung kesepakatan yang telah ada.

Salah satunya berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan penjaminan stabilitas investasi yang diminta oleh perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat tersebut.

"Tentu kesepakatan perlu didukung regulasi yang tepat. Plan kami kan sampai 2041. Tapi tentu semua bergantung bagaimana kesepakatan itu bisa terjalin," tutup dia.

Bukan Anak Emas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan apapun yang telah dijalin antara kedua belah pihak.

"Kemarin pertemuan itu inisiatif dari Menteri Keuangan. Karena beliau akan membahas khusus bagian tentang perpajakan dan retribusi daerah. Juga royalti atas perubahan kerjasama kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," kata Jonan.

Jonan mengatakan, seharusnya empat poin yang masih alot dirundingkan saat ini harusnya bisa sudah "ditelurkan" kesepakatan dalam satu bulan ke depan.

"Perundingan mestinya dalam sebulan harus bisa ada (kesepakatan)," kata mantan Menteri Perhubungan itu.

Ia menjamin, target pemerintah pada Mei lalu, bahwa perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport akan bisa selesai dalam kurun waktu dua bulan juga masih bisa terealisasi.

"Belum lewat kan sampai akhir Juli. Sebenarnya itu kita sepakat punya waktu untuk diselesaikan sebelum Oktober. Saya bilang kalau bisa diselesaikan lebih cepat lebih baik. Perudingannya menurut sya tidak sulit amat," kata Jonan.

Jonan pun menegaskan, pemerintah tak akan menuruti keinginan PT Freeport Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) soal penjaminan stabilitas investasi yang diminta.

"Prinsipnya pemerintah tidak akan buat peraturan khusus untuk satu badan usaha. Tidak akan, tidak mau juga, appapun. Jadi, tidak ada PP stabilitas investasi itu enggak ada. Kalau itu dibuat tidak ada khusus untuk Freeport, tapi berlaku umum," tegas dia.