JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan proses persiapan pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2018.
Hal ini dilakukan jika kajian pemindahan ibu kota rampung akhir tahun 2017.
"Tahun 2018 hanya proses persiapan. Jadi kalau kajian selesai akhir 2017, tahun 2018 Menteri Pekerjaan Umum akan menyiapkan semua DED (detail engineering design) dan persiapan-persiapan untuk pemindahan," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Hanya saja, dia mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu lama untuk memindahkan pusat administrasi tersebut.
Termasuk untuk pembangunan infrastruktur dasar dan kantor-kantor pemerintahan itu sendiri. Yang terpenting, lanjut dia, adalah pembangunan istana presiden dan tempat tinggal presiden.
"Minimal bisa 4-5 tahun (pembangunan infrastruktur)," kata Bambang.
(Baca: Realisasi Pemindahan Ibu Kota Diragukan, Begini Kata Menteri PPN)
Meskipun pusat pemerintahan akan dipindah ke lokasi baru, pusat bisnis dan keuangan tetap akan dilakukan di Jakarta.
Bambang menjelaskan, jika pemindahan ibu kota jadi terlaksana, nantinya kantor pemerintahan yang ada di Jakarta tetap menjadi aset negara.
"Nanti kami lihat pemanfaatannya. Pemanfaatannya juga untuk membiayai (pemindahan ibu kota), kalau jadi pindah ya," kata Bambang.
Rencananya, ibu kota akan dipindah ke luar Pulau Jawa. Namun, Bappenas masih mengkaji lokasi di luar Jawa untuk dijadikan pusat pemerintahan.
Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah menggagas ibu kota berada di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
