Jokowi Diminta Ajak Negara G20 Perang Terhadap Penggelapan Pajak

Kompas.com - 06/07/2017, 17:17 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai memberi pengarahan kepada pelaku usaha di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPresiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai memberi pengarahan kepada pelaku usaha di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mampu mengajak negara-negara yang tergabung dalam The Group of Twenty atau yang dikenal G20 untuk perang terhadap kejahatan penggelapan pajak.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan menjadi salah satu pembicara utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman, 7-8 Juli 2017 mendatang.

Direktur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan mengharapkan Presiden Joko Widodo mampu mendorong agenda perang terhadap penggelapan pajak secara global pada KTT G20.

"Pajak harus menjadi instrumen bagi peningkatan investasi publik dan peningkatan kesejahteraan sosial serta penurunan ketimpangan," jelasnya dalam diskusi diskusi bertajuk 'Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

(Baca: Kekecewaan Indonesia untuk G20...)

 

Menurutnya, pemerintah lndonesia juga harus mendorong kebijakan pajak progresif dan redistributif secara global melalui G20 dan forum multilateral lainnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo diharapkan berani memimpin kerja sama global antar-jurisdiksi (pemungutan) pajak dan penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kejahatan ekonomi dan perpajakan.

"Peremerintah Indonesia perlu mengkampanyekan kepatuhan pajak secara global, khususnya kepatuhan korporasi global dan orang super kaya," jelasnya.

Selain itu, lndonesia perlu mendorong kerja sama pemajakan terhadap bisnis digital,

"Ini penting karena potensi pajak dari sektor bisnis digital sangat besar dan kepatuhan mereka masih sangat rendah," ungkap Maftuchan.

Menurutnya, Indonesia juga perlu juga mendorong realisasi kesepakatan global tentang Automatic Exchange of Information (AEol) dan Base Erosion Profit Shifting (BEPS) agar dilaksanakan secara global.

"Jika mundur, maka akan makin mempersulit langkah-langkah untuk memobillsasi penerimaan negara dari pajak secara akseleratif dan masif," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X