PLN: Banyak Pihak Salah Persepsi Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran

Kompas.com - 08/07/2017, 12:53 WIB
Diskusi mengenai tarif listrik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). (kiri ke kanan) Direktur INDEF Enny Sri Hartati, Ketua Satuan Unit Komunikasi Korporat Perusahaan Listrik Negara (PLN) I Made Suprateka, moderator, Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, dan Anggota DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana. KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZADiskusi mengenai tarif listrik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017). (kiri ke kanan) Direktur INDEF Enny Sri Hartati, Ketua Satuan Unit Komunikasi Korporat Perusahaan Listrik Negara (PLN) I Made Suprateka, moderator, Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, dan Anggota DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Unit Komunikasi Korporat Perusahaan Listrik Negara (PLN) I Made Suprateka menyebut banyak pihak salah persepsi dengan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Akibatnya, banyak pihak menduga bahwa tarif dasar listrik (TDL) terus meningkat.

"Per 1 Januari dikerahkan kebijakan subsidi tepat sasaran, artinya subsidi berkeadilan. Kenapa yang berkeadilan? Tentunya subsidi berkeadilan dilihat dari siapa yang diberikan subsidi, latar belakang subsidi adalah diberikan kepada produknya," kata Made, dalam diskusi yang diselenggarakan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Made menjelaskan ada dua golongan rumah tangga pelanggan PLN yang termasuk dalam basis data Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yakni konsumen 450 VA dan 900 VA. Totalnya, sekitar 46 juta pelanggan atau penerima subsidi.

Made mengatakan, tak ada perubahan apapun untuk subsidi yang diterima konsumen 450 VA. Sedangkan kebijakan subsidi tepat sasaran dikerahkan untuk konsumen 900 VA.

Kemudian PLN melalukan verifikasi dengan pemadanan data. PLN mendata pihak-pihak yang menggunakan listrik sebesar 900 VA. Hasilnya, tak sedikit konsumen 900 VA yang tergolong tak layak menerima subsidi. Banyak pemilik kos-kosan yang juga menggunakan listrik 900 VA.

Padahal, awalnya subsidi konsumen 900 VA dialokasikan untuk masyarakat yang mendekati miskin.

"Tapi kemudian setelah diverifikasi dengan pola konsumsi dan berbagai kriteria dilihat aspeknya, 18 juta lebih (konsumen 900 VA) ternyata mereka ada di golongan rumah tangga mampu dari total 23 juta. Hanya 4,05 juta golongan rumah tangga yang tidak mampu," kata Made.

Dengan demikian, 18 juta konsumen 900 VA dicabut subsidinya oleh pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Earn Smart
Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Whats New
Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.