Menurut INDEF, Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang Jakarta masih layak menjadi ibu kota dengan penyatuan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Menurut dia, pemerintah masih dapat membenahi permasalahan-permasalahan menahun di Jakarta.

"Menurut saya Jakarta sebenarnya masih bisa dibenahi dan diselesaikan persoalannya, karena persoalan Jakarta lebih pada manajemen. Masalah banjir, macet, dan urbanisasi bisa diselesaikan," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Enny menjelaskan, tidak semua kota yang menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian menjadi kacau.

Contohnya seperti Tokyo (ibu kota Jepang), London (ibu kota Inggris), dan Paris (ibu kota Perancis).

Menurut Enny, permasalahan Tokyo tak jauh berbeda dengan Jakarta. Tapi pemerintah setempat mampu membuat kebijakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

(Baca: Berat di Ongkos, Pengusaha Imbau Ibu Kota Baru Tak Jauh dari Jakarta)

Meskipun di sisi lain, banyak negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Seperti New Delhi dengan Mumbai (India), Kuala Lumpur dengan Putrajaya (Malaysia), dan New York dengan Washington DC (Amerika Serikat).

"Tentu itu pilihan tipe mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan bangsa kita dan efektifitas dari fungsi serta peran kota tersebut," kata Enny.

Dengan demikian, pemerintah harus membuat kajian komprehensif seelum merealisasi rencana ini. Pemerintah, lanjut dia, harus membuat sebuah indikator sebuah ibu kota yang ideal. Seluruh kota berpeluang menjadi ibu kota, termasuk Jakarta.

"Artinya begini, faktor untuk mempunyai inisiatif memindahkan ibu kota itu jangan hanya berdasarkan fakta yang sekarang ada. Pertimbangan yang digunakan harus lebih dari satu aspek," kata Enny.

Seperti diketahui, Bappenas tengah mengkaji pemindahan ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota akan dilakukan di luar Pulau Jawa, jika rencana ini jadi terealisasi.

Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Bappenas menargetkan kajian rampung akhir tahun 2017 dan kementerian mulai melakukan berbagai persiapan pada tahun 2018.

Jika rencana terealisasi, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah dari Jakarta. Sedangkan pusat perekonomian tetap berada di Jakarta.

(Baca: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Siapkan Ratusan Ribu Hektar Lahan di 3 Lokasi)