INDEF: Pemerataan Pembangunan Bukan dengan Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu alasan pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta adalah untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Hanya saja, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang pemindahan ibu kota bukan langkah yang tepat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Coba kita bayangkan misalnya, pusat kegiatan bisnis di Kuala Lumpur, setelah pusat pemerintahan Malaysia pindah (dari Kuala Lumpur) ke Putrajaya, apakah (pertumbuhan) ekonomi pindah ke Putrajaya?," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

"Apakah ibu kota India dari Mumbai dipindah ke New Delhi (pertumbuhan ekonomi pindah ke New Delhi), termasuk (pertumbuhan ekonomi) New York dan Washington DC?" 

(Baca: Menurut INDEF, Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota)

Enny menjelaskan, hal yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah kota berkembang adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Bukan justru mendorong kota tersebut menjadi pusat pemerintahan.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah membangun infrastruktur ekonomi di daerah luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sumatera.

"Membangun hilirasi industri di sana, sehingga penyebaran industri tidak terpusat di Jawa. Ini kan semua bahan baku dari luar Jawa, tapi industrinya di Jawa," kata Enny.

Pemerataan pembangunan, lanjut dia, tidak akan tercapai jika pemerintah tidak membangun infrastruktur di lokasi ibu kota baru.

Terlebih, saat ini, teknologi semakin maju. Korporasi besar yang selalu berhubungan dengan pemerintah pusat belum tentu akan membangun kantor perwakilan di ibu kota baru.

Melalui kemajuan teknologi, korporasi besar bisa saja hanya membangun kantor virtual. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus melihat perubahan lingkungan eksternal, misalnya respon global.

Saat ini China tengah membangun jalur sutra. Apakah nantinya lokasi ibu kota baru juga termasuk dalam jalur sutra dan meningkatkan perekonomian.

Dengan demikian, perlu kajian komprehensif sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota.

"SDM misalnya semua terkumpul di Jawa. Kalau ibu kota dipindah, maka hampir seluruh kebutuhan SDM yang dibutuhkan kantor kementerian, harus dipindahkan," kata Enny.

Sebelumnya, Bappenas tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian selesai akhir tahun ini.

Kemudian, kementerian terkait mulai mempersiapkan berbagai administrasi pemindahan ibu kota pada tahun 2018.

Butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahannya.

Bambang sempat menyebut Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru.

Sedangkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Jika rencana ini terealisasi, maka hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah. Sedangkan pusat perekonomian tetap akan berada di Jakarta.

(Baca: Minimalisasi Penggunaan APBN, Pemindahan Ibu Kota Akan Pakai Dana Swasta)