Jangan Hanya Karena Pilkada, Banjir, Macet, Ibu Kota Mau Dipindah

"Karena ini akan berimplikasi ekonomi, apalagi kalau sampai menyebut salah satu kota, katakanlah di Palangkaraya. Di Palangkaraya sekarang sudah punya dampak ekonomi, harga tanah sudah mengalami kenaikan luar biasa," kata Enny.

(Baca: Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?)

Kemudian, dia mengimbau pemerintah membuat kajian secara terbuka. Artinya, pemerintah membuat sebuah indikator sebuah ibu kota yang ideal.

Enny mengatakan, pemerintah juga harus memikirkan dampak jangka panjang perpindahan ibu kota. Bukan cuma dampak selama 1-2 tahun, namun dampak hingga puluhan tahun.

"Jadi model kota seperti apa yang ingin kita kembangkan, nah kajian ini harus benar-benar terbuka. Enggak apa-apa kalau kajiannya memang menghasilkan pindah ibu kota sebagai pilihan terbaik, enggak masalah," kata Enny.

Seperti diketahui, Bappenas tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menyebut Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru.

Sedangkan Presiden Soekarno pernah menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Jika rencana ini terealisasi, maka hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah.

Sedangkan pusat perekonomian tetap akan berada di Jakarta. Adapun alasan pemindahan ibu kota untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Skema pendanaan rencana ini melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan.

(Baca: Minimalisasi Penggunaan APBN, Pemindahan Ibu Kota Akan Pakai Dana Swasta)