Jangan Hanya Karena Pilkada, Banjir, Macet, Ibu Kota Mau Dipindah

Kompas.com - 09/07/2017, 10:00 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang perlu adanya kajian yang komprehensif untuk memindahkan pusat pemerintahan.

Dia mengatakan, pemerintah perlu memiliki alasan yang spesifik bahwa pemindahan ibu kota benar-benar mendesak dilaksanakan.

"Artinya siapapun yang mengeluarkan statement mengenai alternatif pemindahan pusat pemerintahan itu didasari suatu kajian yang benar-benar komprehensif," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

"Tidak hanya karena letupan persoalan Pilkada DKI, banjir, kemacetan, karena ini persoalan negara." 

(Baca: Begini Arahan Jokowi untuk Pemindahan Ibu Kota)

Pasalnya, lanjut dia, rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, dan belum dapat terlaksana.

Banyak tahapan yang harus dilalui pemerintah sebelum memindahkan ibu kota. Utamanya, dengan membuat kajian yang komprehensif, membuat blue print, peta jalan, dan lain-lain.

Enny memandang pemerintah mulai serius melakukan perencanaan secara konkret. '

Hal ini dapat terlihat dari target Bappenas yang akan menyelesaikan kajian pada tahun ini dan mulai mengurusi administrasi pada tahun 2018 mendatang.

Jangan sampai rencana pemindahan ibu kota menjadi polemik di daerah-daerah yang disebut-sebut akan menjadi ibu kota baru.

"Karena ini akan berimplikasi ekonomi, apalagi kalau sampai menyebut salah satu kota, katakanlah di Palangkaraya. Di Palangkaraya sekarang sudah punya dampak ekonomi, harga tanah sudah mengalami kenaikan luar biasa," kata Enny.

(Baca: Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?)

Kemudian, dia mengimbau pemerintah membuat kajian secara terbuka. Artinya, pemerintah membuat sebuah indikator sebuah ibu kota yang ideal.

Enny mengatakan, pemerintah juga harus memikirkan dampak jangka panjang perpindahan ibu kota. Bukan cuma dampak selama 1-2 tahun, namun dampak hingga puluhan tahun.

"Jadi model kota seperti apa yang ingin kita kembangkan, nah kajian ini harus benar-benar terbuka. Enggak apa-apa kalau kajiannya memang menghasilkan pindah ibu kota sebagai pilihan terbaik, enggak masalah," kata Enny.

Seperti diketahui, Bappenas tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menyebut Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru.

Sedangkan Presiden Soekarno pernah menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Jika rencana ini terealisasi, maka hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah.

Sedangkan pusat perekonomian tetap akan berada di Jakarta. Adapun alasan pemindahan ibu kota untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Skema pendanaan rencana ini melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan.

(Baca: Minimalisasi Penggunaan APBN, Pemindahan Ibu Kota Akan Pakai Dana Swasta)

Kompas TV Wacana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya...

Sri Mulyani: Subsidi BBM Rp 520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya...

Whats New
Untuk Ketiga Hari Berturut-turut, IHSG Kembali Ditutup Merah

Untuk Ketiga Hari Berturut-turut, IHSG Kembali Ditutup Merah

Whats New
PPSKI Pertanyakan Kevalidan Data Penyebaran Wabah PMK Milik Pemerintah

PPSKI Pertanyakan Kevalidan Data Penyebaran Wabah PMK Milik Pemerintah

Whats New
Kini Buka Akun Bank Raya Bisa Lewat Aplikasi BRImo

Kini Buka Akun Bank Raya Bisa Lewat Aplikasi BRImo

Whats New
BNI Sekuritas Targetkan IHSG Tembus Level 7.600 Sampai dengan Akhir Tahun

BNI Sekuritas Targetkan IHSG Tembus Level 7.600 Sampai dengan Akhir Tahun

Whats New
Tangani Wabah PMK, Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional

Tangani Wabah PMK, Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional

Whats New
Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

Whats New
Biar Tak Cuma “Numpang” Lewat, Sisihkan Gaji untuk 3 Aktivitas Berikut

Biar Tak Cuma “Numpang” Lewat, Sisihkan Gaji untuk 3 Aktivitas Berikut

BrandzView
Home Credit Raih Pembiayaan Barang Rp 710 Miliar Selama Ramadhan

Home Credit Raih Pembiayaan Barang Rp 710 Miliar Selama Ramadhan

Whats New
Bank Mayapada Angkat Miranda Goeltom Jadi Wakil Komisaris Utama

Bank Mayapada Angkat Miranda Goeltom Jadi Wakil Komisaris Utama

Whats New
Pekerja Migran Indonesia Makin Mudah Ambil dan Kirim Uang dari Luar Negeri

Pekerja Migran Indonesia Makin Mudah Ambil dan Kirim Uang dari Luar Negeri

Rilis
Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan 'Smartphone'

Cara Daftar MyPertamina Tanpa Aplikasi dan "Smartphone"

Whats New
Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Harga Minyak Goreng Kemasan di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Pro Kontra Cuti Melahirkan 6 Bulan yang akan Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR: Didukung Buruh, Dipusingkan Pengusaha

Whats New
Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.