Kenapa Masih Ada Daerah Penghasil Migas yang Miskin?

Meski begitu, tak semua daerah penghasil migas mengalami hal demikian. Bojonegoro, salah satu kabupaten di Jawa Timur berhasil menggunakan DBH migas dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mencapai angka dua digit. BPS mencatat, angka pertumbuhan ekonomi di daerah ini pada 2015 mencapai 19,87 persen. Capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya 17,51 persen.

Padahal, jika menilik ke belakang, Bojonegoro pernah menjadi daerah paling miskin se-Jawa Timur. Bahkan pada masa kolonial Belanda, sejarawan Australia C.L.M. Penders dalam buku “Curse To Blessing” menyebut Bojonegoro sebagai endemic poverty atau pusat kemiskinan.
Seperti ditulis Kompas, Kamis (16/6/2016), Bupati Bojonegoro Suyoto mengelola DBH migas di daerahnya dengan cermat. Menurut pria berusia 52 tahun ini, dana penerimaan migas Bojonegoro tak seluruhnya dibelanjakan dalam satu tahun berjalan. Sebagian disisihkan sebagai dana abadi.

Contohnya pada 2015, kata Suyoto, pemerintah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk dana abadi. Dana tersebut disimpan dan hanya dimanfaatkan bunganya saja. Pemanfaatannya antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia serta untuk mendukung usaha kecil dan menengah.

’’Fokus dana abadi ini hanya untuk pembangunan kualitas manusia. Buktinya pada 2015, kami menyiapkan 1.200 pelatihan tenaga kerja,’’ ujar Suyoto pada kesempatan lain seperti dimuat Kompas.com, Kamis (22/10/2015).

Dana abadi, lanjut Suyoto, berfungsi pula sebagai antisipasi apabila DBH yang diterima tak lagi cukup untuk membiayai pembangunan di Bojonegoro. Dana itu pun nantinya akan menjadi dana cadangan saat potensi migas di daerah tersebut sudah habis.

Dengan begitu, saat harga minyak dunia turun dan DBH migas daerah ikut turun, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro tetap baik. Padahal, banyak daerah penghasil migas lain yang terpukul sehingga mengalami defisit anggaran.

Adapun, sebagian DBH lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang relevan bagi pertumbuhan ekonomi Bojonegoro. Setiap tahun, Kapubaten Bojonegoro menerima DBH migas rata-rata Rp 1,4 triliun.

Keterlibatan BUMD

Sebenarnya tak cuma DBH migas, daerah bisa mendapat tambahan pemasukan dari Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.

Sesuai pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlibat mengelola blok migas maksimal sebesar 10 persen.

Bahkan penerapan PI 10 persen tersebut kembali diperkuat oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja, lewat regulasi ini BUMD tak perlu lagi repot-repot mengeluarkan biaya operasional migas karena akan ditanggung lebih dahulu oleh KKKS.

Selanjutnya, ungkap Wiratmaja, daerah akan mengembalikan biaya tersebut secara bertahap dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk perusahaan daerah itu.

“Kepemilikan saham BUMD dalam PI sebesar 10 persen tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan atau dijaminkan. Hasil yang diperoleh nanti dapat dipergunakan untuk membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah,” kata Wiratmaja seperti dilansir migas.esdm.go.id, Kamis (27/4/2017).

ADI SUCIPTO /KOMPAS Fasilitas produksi di Blok Cepu, Lapangan Banyu Urip, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, saat diresmikan pada Rabu (8/10/2014).

Seperti diketahui, industri hulu migas melibatkan serangkaian aktivitas panjang mulai dari eksplorasi sampai produksi. Selama operasi berjalan, industri ini tidak hanya bergerak maju sendirian, tetapi juga menciptakan peluang bagi sektor lain untuk bergerak bersama.

"Lapangan pekerjaan pun bertambah cukup signifikan. Contoh, proyek migas Banyu Urip di Cepu, Bojonegoro yang sudah berhasil mendapatkan banyak manfaat," tutur Amien, kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2017).