Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang Tercoreng

Kompas.com - 11/07/2017, 07:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAprillia Ika

Juli 2016, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air dengan penuh percaya diri. Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjadi Menteri Keuangan (menkeu), posisi yang pernah dijabatnya selama kurun 2005 - 2010 saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan pekerjaan terakhir sebagai Direktur Pelaksana World Bank yang membuatnya juga berpengalaman menangani perekonomian dan keuangan global, jabatan panglima fiskal pada kabinet kerja tampaknya akan menjadi tantangan yang menyenangkan.

Kepercayaan diri yang tinggi langsung ditunjukkannya begitu menjabat Menkeu mulai 27 Juli 2016. Sri Mulyani menyindir penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang dianggapnya tidak realistis dan tidak kredibel.

"APBN-P 2016 sangat tidak realistis. Jika basis penghitungannya tidak kredibel, maka akan terus-menerus menimbulkan tanda tanya apakah APBN ini realistis. Juga menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah mengelola APBN-nya apabila terus berasumsi dengan penerimaan yang tinggi tapi sebetulnya tidak mungkin tercapai. Kita membutuhkan anggaran yang lebih kredibel untuk meningkatkan kepercayaan publik,” ujar perempuan kelahiran Lampung 26 Agustus 1962 itu.

(Baca juga: Jokowi, Sri Mulyani, dan Patung Perunggu)

Sri menilai APBN-P 2016 tidak kredibel karena target penerimaan pajak dipatok terlampau tinggi yakni sebesar Rp 1.539,16 triliun. Padahal, penerimaan negara agak seret dalam dua tahun terakhir. Ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang melemah yang kemudian berimbas pada perekonomian domestik.

Harga komoditas dan perdagangan dunia anjlok, menyebabkan kinerja ekspor Indonesia jatuh ke titik nadir. Begitu pula investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Lesunya perekonomian akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan di berbagai sektor. Pendapatan perusahaan yang menurun tentu memengaruhi pajak yang mereka bayar.

Seretnya penerimaan negara terbukti dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 1.504,5 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2014 yang sebesar Rp 1.550,1.

Dengan memperhitungkan kondisi perekonomian saat itu, Sri memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 hanya akan mencapai Rp 1.320 triliun, atau terjadi kekurangan pajak (shortfall ) Rp 219 triliun dari target pajak dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,16 triliun.

Itu pun sudah memperhitungkan asumsi tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan kebijakan amnesti pajak.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu QRIS dan Cara Menjadi Merchantnya

Mengenal Apa Itu QRIS dan Cara Menjadi Merchantnya

Work Smart
Waspadai Modus Penipuan File APK, Kominfo: Hati-hati, Jangan Diunduh

Waspadai Modus Penipuan File APK, Kominfo: Hati-hati, Jangan Diunduh

Whats New
DMO Minyak Goreng Naik Jadi 50 Persen, Ekspor CPO ‘Dibekukan’

DMO Minyak Goreng Naik Jadi 50 Persen, Ekspor CPO ‘Dibekukan’

Whats New
NIM Perbankan 4,4 Persen, Jokowi: Mungkin Tertinggi di Dunia

NIM Perbankan 4,4 Persen, Jokowi: Mungkin Tertinggi di Dunia

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Hati-hati Penipuan Catut Tim Manajemen

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Hati-hati Penipuan Catut Tim Manajemen

Whats New
Luhut: Kenaikan Harga Minyakita akibat Pasokan Domestik Kurang

Luhut: Kenaikan Harga Minyakita akibat Pasokan Domestik Kurang

Whats New
Asosiasi Pedagang Pasar Minta Kebijakan Beli Minyakita Pakai KTP Diawasi Ketat

Asosiasi Pedagang Pasar Minta Kebijakan Beli Minyakita Pakai KTP Diawasi Ketat

Whats New
Pembatasan BBM, Pertamina: 4,3 Juta Kendaraan Terdaftar di MyPertamina

Pembatasan BBM, Pertamina: 4,3 Juta Kendaraan Terdaftar di MyPertamina

Whats New
Pusat Perbelanjaan Makin Ramai, Layanan Pijat Refleksi Pelepas Penat Makin Cuan

Pusat Perbelanjaan Makin Ramai, Layanan Pijat Refleksi Pelepas Penat Makin Cuan

Smartpreneur
Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Whats New
Berkaca dari Skandal 'Goreng Saham' Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Berkaca dari Skandal "Goreng Saham" Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

Whats New
Rincian Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Rincian Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Whats New
JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

Whats New
Premi Asuransi Jiwa Anjlok, Ketua OJK: Ini Menunjukkan Mutlaknya Penyelesaian Perusahaan Bermasalah

Premi Asuransi Jiwa Anjlok, Ketua OJK: Ini Menunjukkan Mutlaknya Penyelesaian Perusahaan Bermasalah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+