Bappenas Beberkan Hal-hal yang Perlu Diperbaiki dari Kualitas SMK

Kompas.com - 11/07/2017, 14:17 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperbaiki mutu pendidikan pendidikan vokasi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan anggaran perbaikan mutu pendidikan vokasi sudah dianggarkan pada APBN 2017.

Hanya saja, kata dia, jumlahnya masih belum memadai. Bambang berjanji, anggaran perbaikan mutu pendidikan vokasi akan meningkat signifikan pada APBN 2018.

Meski demikian, Bambang tak menjelaskan secara spesifik besaran rencana anggaran tersebut.

"(perbaikan) Baik di infrastruktur, kualitasnya, pendidikan guru, maupun juga kurikulumnya," kata Bambang, dalam "Dialog Kebijakan: Demografi Indonesia dan Masa Depan yang Diinginkan", di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Pemerintah, lanjut dia, ingin menciptakan SMK yang benar-benar dapat mengantarkan lulusan-lulusannya untuk dapat diterima di lapangan kerja sesuai dengan kualifikasi.

Dia menjelaskan, satu-satunya problem SMK di kota-kota di Indonesia adalah kualitasnya. Bambang menjelaskan beberapa hal yang diduga menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan kejuruan.

"Sebagian besar gurunya tidak pernah terekspose atau dikatakan magang di perusahaan-perusahaan yang nantinya memakai lulusan tersebut, atau gurunya tidak terekspose dengan teknologi yang terbaru," kata Bambang.

Mantan Menteri Keuangan itu menjelaskan, teknologi yang masih digunakan para guru SMK kebanyakan bukan teknologi terkini. Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak lulusan SMK tidak kompeten.

Perusahaan, lanjut dia, ingin mendapat tenaga kerja dengan biaya seminimal mungkin. Artinya, perusahaan akan menghabiskan biaya lebih banyak.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

Work Smart
Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Whats New
Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Whats New
Dukung UMKM, Bank Sumut Salurkan KUR Rp 3,8 Triliun pada Semester I-2022

Dukung UMKM, Bank Sumut Salurkan KUR Rp 3,8 Triliun pada Semester I-2022

Whats New
Dulu Ditolak Taiwan, Kini Giliran Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap

Dulu Ditolak Taiwan, Kini Giliran Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap

Whats New
Simak Tips Alokasi Investasi di Tengah Ancaman Resesi Global yang Kian Nyata

Simak Tips Alokasi Investasi di Tengah Ancaman Resesi Global yang Kian Nyata

Earn Smart
Catat, Ini Kode Bank BJB dan BJB Syariah untuk Keperluan Transfer

Catat, Ini Kode Bank BJB dan BJB Syariah untuk Keperluan Transfer

Spend Smart
PLN Pastikan PMN Rp 10 Triliun Untuk Aliri Listrik Daerah 3T

PLN Pastikan PMN Rp 10 Triliun Untuk Aliri Listrik Daerah 3T

Whats New
UOB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun 2022 dan 2023

UOB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun 2022 dan 2023

Whats New
BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Daftar

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Daftar

Work Smart
APBN Surplus dan Kemudahan Membayar Pajak

APBN Surplus dan Kemudahan Membayar Pajak

Whats New
DPR Sahkan UU APBN 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,3 Persen

DPR Sahkan UU APBN 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,3 Persen

Whats New
Update Data Nakes secara Mandiri hingga 28 Oktober, Ini Link dan Caranya

Update Data Nakes secara Mandiri hingga 28 Oktober, Ini Link dan Caranya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.