Kompas.com - 11/07/2017, 15:51 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota.

Untuk mendalami rencana ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyambangi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melaporkan berbagai perkembanban kajian.

"Lagi dibahas planningnya, urban planningnya. Belum sampai desainnya," kata Basuki, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Saat ini, lanjut dia, prosesnya adalah studi literatur. Pihak terkait tengah mempelajari negara-negara yang memisahkan kota administrasi pemerintahan dengan pusat perekonomiannya.

Seperti Washington DC dengan New York, Kuala Lumpur dengan Putrajaya, Canberra dengan Sidney, Brasilia dengan Rio de Janeiro, dan lain-lain.

"Kita tunggu hasil studi literaturnya. Kalau itu (kajian ibu kota) jadi pindah, baru kami DED (detail engineering design)," kata Basuki.

Kementerian PU-Pera masih menunggu kajian Bappenas, seraya melakukan studi literatur.

Dalam kajian tersebut, turut dibahas mengenai kebutuhan lahan dan rencana pembangunan infrastruktur.

Adapun tujuan pemindahan ibu kota untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Bappenas menargetkan kajian rampung akhir tahun 2017 dan kementerian mulai melakukan berbagai persiapan pada tahun 2018. Jika rencana terealisasi, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah dari Jakarta.

Sementara itu, pusat perekonomian tetap berada di Jakarta. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Work Smart
BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Whats New
Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.