Kompas.com - 11/07/2017, 18:13 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan alasan rencana pemindahan ibu kota.

Alasan utamanya untuk pemerataan pembangunan Pulau Jawa dengan luar Jawa. Rencananya, ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

"Kalau kita lihat, Jakarta ini kan bagian dari Pulau Jawa. 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nya Indonesia ada di Jawa," kata Basuki, seusai bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Selain itu, dia menyebut, luas lahan di Pulau Jawa tak sebanding dengan jumlah penduduk. Terlebih, banyak masyarakat yang urbanisasi ke perkotaan.

Berdasarkan data perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2045, pada tahun 2015, penduduk di Pulau Jawa lebih padat dibanding pulau lainnya, yakni sekitar 149.162 juta dengan luas wilayah 128.297 km persegi.

"Penduduknya (Indonesia) 60-70 persen ada di Jawa, tapi tanahnya cuma 6 persen dari total area Indonesia. Jadi ketimpangan itu yang akan kami atasi untuk lebih memeratakan pembangunan," kata Basuki.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menyebut ibu kota akan dipindah ke Kalimantan. Meski dia tak menjelaskan secara spesifik kota mana di Kalimantan yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru.

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sempat menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Saat ini, Bappenas tengah melakukan kajian dan studi literasi. Jika rencana ini terealisasi, maka kementerian terkait mulai membuat detail engineering design (DED). Kajian ditargetkan selesai akhir tahun 2017. Skema pendanaan rencana ini melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS 'Top Losers' LQ45

IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS "Top Losers" LQ45

Whats New
HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

Whats New
Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Whats New
Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

Whats New
Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Whats New
Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Whats New
Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Spend Smart
Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Whats New
Kemenaker Ingatkan Batas Akhir Pengambilan BSU hingga 20 Desember

Kemenaker Ingatkan Batas Akhir Pengambilan BSU hingga 20 Desember

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI, Buka 5 Posisi untuk Lulusan S1 hingga 25 Desember

Lowongan Kerja Bank DKI, Buka 5 Posisi untuk Lulusan S1 hingga 25 Desember

Whats New
Viral di Medsos, Penipuan Modus Kurir J&T Kirim Foto Bisa Bobol Data 'Mobile Banking', Ini Penjelasan Manajemen

Viral di Medsos, Penipuan Modus Kurir J&T Kirim Foto Bisa Bobol Data "Mobile Banking", Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
Lagi-lagi ARB, Saham GOTO Kian Dekati Level Rp 100 Per Saham

Lagi-lagi ARB, Saham GOTO Kian Dekati Level Rp 100 Per Saham

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.