Menteri PU-Pera Jelaskan Peran Swasta dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan peran swasta dalam pendanaan rencana pemindahan ibu kota.

Menurut Basuki, jika rencana ini terealisasi, pihak swasta dapat membangun infrastruktur di wilayah ibu kota baru.

"Jadi kalau misalnya kami butuh government area, misalnya 30 ribu hektar. Tapi kotanya (luasnya) bisa menjadi 80-100 ribu hektar, maka sisanya itu bisa dikerjasamakan (dengan swasta) untuk membangun infrastruktur," kata Basuki, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Basuki tak menjelaskan lebih spesifik apakah nantinya swasta ikut membangun kantor pemerintahan. Sebab, jika ibu kota jadi dipindah, maka lokasi tersebut akan menjadi pusat administrasi pemerintahan. Untuk Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian.

"Ini (skema kerja sama) masih kayak KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), biasa," kata Basuki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.

"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha," kata Bambang.

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan. Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah tak perlu lagi kerepotan membebaskan lahan. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mempertanyakan rencana pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pendanaan rencana pemindahan ibu kota.

"Sekarang pertanyaannya, ada enggak logikanya swasta membangun infrastruktur pemerintah? Dia (swasta) membangun gedung kementerian, ada enggak logikanya? Yang namanya swasta itu investasi," kata Enny, Sabtu (8/7/2017).

Jika swasta membangun kantor pemerintahan, berarti pemerintah harus membayar sewa gedung ke pihak swasta. Hanya saja, hal ini mengancam kerahasiaan pemerintah.

"Bagaimana tingkat independensi dan tingkat security dari semua data-data atau kerahasiaan negara kita, kalau pengelolaannya diserahkan ke swasta? Ini kan semua harus jadi pertimbangan," kata Enny.

Pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibu kota dari Jakarta. Kajian direncanakan rampung akhir tahun ini. Pusat administrasi pemerintahan disebut-sebut akan dipindah ke Pulau Kalimantan.

Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah menggagas ibu kota berada di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.