Sebelum E-KTP, Setya Novanto Berbisnis Kartu-kartuan bersama Keluarga Cendana

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis kartu-kartuan sudah lekat dengan Setya Novanto sejak jauh hari sebelum dia terlibat dalam proyek E-KTP Kementerian Dalam negeri.

Ya, Setya Novanto merupakan salah satu politisi yang sekaligus pengusaha. Dia memiliki banyak bisnis yang terbentang di berbagai sektor.

Merujuk berbagai sumber, Setya Novanto sejak muda memang dekat dengan para petinggi Golkar.

Bahkan dia juga dekat dengan Keluarga Cendana. Karena kedekatannya itu, Setya Novanto mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis.

Pada tahun 1991, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut, menunjuk Setya Novanto memimpin PT Citra Permatasakti Persada, perusahaan jasa pengelolaan bisnis pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

Mengutip berita Harian Kompas tangal 2 Oktober 1992 yang berjudul Biaya SIM Model Baru Rp 52.500, ditulis bahwa Direktur Lalu Lintas saat itu Brigjen Sonny Harsono menjelaskan, Polri memutuskan untuk menggandeng swasta dalam proses komputerisasi pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM).

Menurut Polri, untuk pelaksanaan komputerisasi SIM membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, menggandeng swasta menjadi opsi yang bisa dilaksanakan.

Mitra kerja swasta yang terpilih untuk proses komputerisasi ini adalah PT Citra Permatasakti Persada (CPP). Perusahaan yang didirikan Tutut bersama Setya Novanto ini berhasil menyingkirkan 18 perusahaan lain yang mengajukan proposal.

Citra Permatasakti Persada menanam investasi senilai Rp 90 miliar. Peralatan komputerisasi itu disewapinjamkan selama 5 tahun.

Dalam skema kerja sama tersebut, dari setiap pembayaran yang masuk sebesar Rp 52.500 per kartu, sebesar Rp 48.500 menjadi jatah PT Citra Permatasakti Persada, sedangkan sisanya Rp 4.000 masuk kas negara. Setelah lima tahun, semua peralatan komputerisasi diserahkan ke Polri.

Komputerisasi KTP

Setahun setelahnya, yakni pada 1992, Setya Novanto kembali mendapatkan kepercayaan dari Keluarga Cendana. Kali ini adalah Elsye Sigit, istri Sigit Harjojudanto Soeharto, yang menggandengnya dalam bisnis komputerisasi kartu tanda penduduk melalui PT Solusindo Mitra Sejati (SMS).

Proyek komputerisasi KTP ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen kependudukan terpadu serta subsistem dari sistem informasi manajemen depdagri, dan pemda (SIMDAGRI/SIMDA).

Sentralisasi itu antara lain dimaksudkan seorang penduduk hanya dimungkinkan mempunyai satu KTP saja. Alasan pemerintah menggandeng Solusindo Mitra Sejati lantaran saat itu, meskipun pembuatan KTP sudah menggunakan komputer, namun baru sebatas "mesin tik" saja sehingga tidak jarang seseorang memiliki lebih dari satu KTP.

Mengutip Harian Kompas 16 April 1993, surat perjanjian kerja sama antara Depdagri dan PT SMS, menurut sebuah sumber, sudah ditandatangani tanggal 27 Februari 1993.