Sebelum E-KTP, Setya Novanto Berbisnis Kartu-kartuan bersama Keluarga Cendana

Kompas.com - 18/07/2017, 09:56 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

Komputerisasi KTP

Setahun setelahnya, yakni pada 1992, Setya Novanto kembali mendapatkan kepercayaan dari Keluarga Cendana. Kali ini adalah Elsye Sigit, istri Sigit Harjojudanto Soeharto, yang menggandengnya dalam bisnis komputerisasi kartu tanda penduduk melalui PT Solusindo Mitra Sejati (SMS).

Proyek komputerisasi KTP ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen kependudukan terpadu serta subsistem dari sistem informasi manajemen depdagri, dan pemda (SIMDAGRI/SIMDA).

Sentralisasi itu antara lain dimaksudkan seorang penduduk hanya dimungkinkan mempunyai satu KTP saja. Alasan pemerintah menggandeng Solusindo Mitra Sejati lantaran saat itu, meskipun pembuatan KTP sudah menggunakan komputer, namun baru sebatas "mesin tik" saja sehingga tidak jarang seseorang memiliki lebih dari satu KTP.

Mengutip Harian Kompas 16 April 1993, surat perjanjian kerja sama antara Depdagri dan PT SMS, menurut sebuah sumber, sudah ditandatangani tanggal 27 Februari 1993.

Namun demikian, perjanjian tersebut kemudian diributkan, karena banyak pihak di Depdagri yang mengaku tidak dilibatkan dalam proyek tersebut.

Bahkan, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) saat itu Warsito Rasman menyatakan, proyek tersebut akan diteliti kembali. Mendagri Moh Yogie SM kemudian memilih menunda sementara kerja sama tersebut.

Meski menimbulkan keributan, kerja sama dengan PT Solusindo nyatanya jalan terus. Mengutip berita Harian Kompas pada 25 November 1995 yang berjudul Biaya KTP Diusulkan Naik Menjadi Rp 3.000, biaya pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), surat keterangan lahir, meninggal, pindah, serta surat izin menetap bagi WNA, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen.

Saat itu, KTP WNI akan naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000, KTP WNA dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000, sedang kartu keluarga WNI dari Rp 500 menjadi Rp 1.500 dan kartu keluarga WNA dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000.

Kenaikan retribusi pembuatan KTP, KK dan surat keterangan lahir, mati, pindah di wilayah DKI Jakarta, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen setelah pihak swasta, PT Solusindo Mitra Sejati (SMS), konsultan departemen dalam negeri masuk menjadi pengelola sistem manajemen kependudukan (simduk) secara nasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X