BI Ingin RUU Redenominasi Rupiah Dibahas Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menggelar focus group discussion (FGD) dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (17/7/2017) petang hingga malam.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menjelaskan, FGD tersebut membahas tentang redenominasi mata uang rupiah.

Menurut Agus, diskusi tersebut dihadiri oleh seluruh fraksi, unsur pimpinan, maupun kapoksi. Pertemuan tersebut adalah yang kedua kalinya digelar terkait redenominasi rupiah setelah sebelumnya dihelat pada November 2016 lalu.

"Ketika diskusi kita bahas RUU Redenominasi pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2013. Kita ingin memasukkan ke Prolegnas 2017," kata Agus di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Namun demikian, imbuh Agus, dalam diskusi BI dengan pemerintah, RUU Redenominasi tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar undang-undang yang akan dibahas prioritas tahun 2017.

Akan tetapi, pemerintah dan BI tetap ingin mengusulkan agar RUU tersebut bisa dibahas sambil melihat beban kerja di DPR dalam pembahasan dengan pemerintah.

Agus menuturkan, dalam diskusi tadi malam, secara substansi semua pihak memahami dan mendukung rencana tersebut. Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia juga tengah baik.

"Indonesia dalam dua tahun terakhir inflasi 3 persen dan di 2017 diperkirakan 4,3 persen dan dalam range target 4 plus minus 1 persen," ujar Agus.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga membaik karena sudah mencapai titik balik pada kuartal II 2015, yang tadinya mencapai 4,8 persen saat ini mencapai 5 persen. Pun stabilitas nilai tukar rupiah terjaga.

Agus menyebut, jika dimungkinkan maka bank sentral akan terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah mengenai RUU Redenominasi.

Namun, bank sentral masih harus melakukan pembicaraan lagi dengan Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri terkait.

"Kami mengupayakan RUU Redenominasi bisa diusulkan untuk dibahas di DPR, karena undang-undang ini hanya 17 pasal," tutur Agus.

Apabila RUU Redenominasi bisa dibahas dan disetujui pada tahun 2017 ini, maka proses redenominasi akan berjalan selama 7 tahun.

Dua tahun pertama adalah tahap persiapan, kemudian 5 tahun berikutnya yakni tahun 2020 hingga 2024 adalah tahap transisi.

(Baca: Redenominasi, Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 Butuh Waktu 7 Tahun )