Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin: Sekarang Momentum Bagus Redenominasi Rupiah

Kompas.com - 19/07/2017, 12:47 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Bank Indonesia (BI) melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah kembali mencuat.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai rencana lama itu bisa diwujudkan bila melihat kondisi ekonomi terkini.

"Jadi sekarang ini momentum yang bagus (redenominasi rupiah)," ujar Darmin usai rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Mantan Gubernur BI itu mengacu kepada angka inflasi yang berada diangka 3-4 persen.

Kondisi itu dinilai berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika inflasi sampai tembus di atas 4 persen.

(Baca: BI Ingin RUU Redenominasi Rupiah Dibahas Tahun Ini)

Menurut Darmin, kondisi inflasi merupakan hal yang paling penting untuk melalukan redenominasi.

Sebab inflasi yang terjaga menandakan terkendalinya harga-harga barang yang diukur dengan rupiah.

Dari segi manfaat, Darmin juga yakin redenominasi rupiah akan memberikan dampak positif. Termasuk efisiensi dalam hal pencatatan data transaksi keuangan.

Meski begitu ia mengatakan, rencana redenominasi belum pernah dibawa ke sidang kabinet. Ia menuturkan, redenominasi rupiah adalah urusan BI dan Menteri Keuangan.

"Saya enggak tahu berapa tahun (untuk redenominasi) tetapi kalau dilakukan sekarang mestinya enggak perlu lama," kata Darmin.

Sebelumnya, wacana penyederhanaan rupiah atau redenominasi kembali menyeruak. Bank Indonesia (BI) akan kembali mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

Meski begitu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, penyederhanaan mata utang bukan hal mudah. Butuh waktu minimal 7 tahun hanya untuk transisi mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Menurut Agus, kunci transisi penyederhanaan rupiah adalah sosialisasi yang masif ke masyarakat. Ia memastikan, BI akan mulai melakukan sosialiasi bila RUU Redenominasi mulai dibahas di DPR.

(Baca: Redenominasi, Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 Butuh Waktu 7 Tahun)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Whats New
RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com