BI Minta Masyarakat Tak Sebar Isu Soal Rupiah

Kompas.com - 19/07/2017, 14:30 WIB
Warga antusias untuk menukarkan mata uang rupiah desain lama dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016 di Blok M Square, Jakarta, Senin (19/12/2016). Bank Indonesia resmi meluncurkan uang NKRI tahun emisi 2016 dengan menampilkan 12 pahlawan nasional yakni 7 uang rupiah kertas dan dan 4 uang rupiah logam. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga antusias untuk menukarkan mata uang rupiah desain lama dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016 di Blok M Square, Jakarta, Senin (19/12/2016). Bank Indonesia resmi meluncurkan uang NKRI tahun emisi 2016 dengan menampilkan 12 pahlawan nasional yakni 7 uang rupiah kertas dan dan 4 uang rupiah logam.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan kerap muncul informasi di media sosial terkait sah atau tidaknya uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun Emisi 2016 maupun legalitas rupiah di luar negeri.

Menanggapi hal itu, Bank Indonesia ( BI) meminta agar informasi semacam itu tidak disebarkan lantaran dipandang menyesatkan.

Salah satu hal yang disoroti yakni informasi yang beredar di media sosial belakangan ini soal tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang kertas rupiah NKRI.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebut, adanya tanda tangan Menteri Keuangan dalam uang NKRI tahun emisi 2016 merupakan amanat Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

(Baca: Menko Darmin: Sekarang Momentum Bagus Redenominasi Rupiah)

 

Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pada setiap uang rupiah NKRI harus ada tanda tangan BI dan pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara.

"Sebelum ada UU Mata Uang Tahun 2011, rupiah hanya ditandatangani Dewan Gubernur BI. Namun, setelah diterbitkan UU Mata Uang harus ada pemerintah yang diwakili bendahara negara yaitu Menteri Keuangan," tutur Mirza dalam pernyataannya, Rabu (19/7/2017).

Selanjutnya secara alamiah setelah terjadi penarikan dan peredaran uang sesuai kegiatan operasi yang dilakukan bank sentral, uang rupiah yang beredar di Indonesia adalah uang rupiah NKRI.

"Jika ada yang mempersoalkan kenapa ada tanda tangan Menkeu, karena itu sudah sesuai amanat UU Mata Uang," terang Mirza.

Lalu, terkait dengan kabar sulitnya menukar uang rupiah NKRI tahun emisi 2016 di luar negeri, Mirza menuturkan hal itu lebih disebabkan ketersediaan pasokan di tempat penukaran uang (money changer) di luar negeri tersebut.

Apabila dalam suatu kesempatan warga Indonesia di luar negeri sulit menukar rupiah di money changer luar negeri, Mirza menuturkan ini disebabkan di luar negeri tersebut memang tidak membutuhkan rupiah.

"Masyarakat agar bertanya ke yang ahli, jangan mudah salin dan tempel informasi dan sebarkan isu yang kadar kebenarannya itu tidak sama sekali benar," imbuh Mirza.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X