Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Harley Davidson Capai Rp 1,2 Miliar, Pengusaha Minta Pajak Barang Mewah Diturunkan

Kompas.com - 25/02/2019, 08:12 WIB
Erlangga Djumena

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha meminta Pemerintah menurunkn pajak barang mewah untuk motor gede (moge).  Saat ini pajak yang diberlakukan mencapai 125 persen dari harga motor.

Besaran pajak itu dinilai terlalu tinggi hingga membuat penjualan motor gede kurang berkembang di Indonesia.

"Kita menghadapi kondisi ekonomi ynag masih sulit, juga pajak yang masih tinggi. Ini yang membuat pemasaran motor besar seperti Harley Davidson masih terkendala," kata Sahat Manalu, dari authorized dealer Anak Elang Harley Davidson of Jakarta seperti dilansir Tribunnews, di Jakarta, Minggu (24/2/2019).

Sahat mengatakan, pajak barang mewah untuk moge sudah naik berkali-kali. Tahun 2013, pajak untuk moge seperti motor Harley Davidson hanya 75 persen. Kemudian pajaknya naik bertahap dan kini menjadi 125 persen.

Baca juga: Hindari Tarif Impor, Harley Davidson akan Pindahkan Basis Produksi dari AS

Akibatnya, harga jual motor Harley baru oleh dealer resmi seperti Anak Elang Harley Davidson of Jakarta menjadi kurang kompetitif.

"Tahun 2013 Mabua (dealer resmi Harley Davidson yang lama dan kini tutup) pernah jual 1.000 unit Harley dalam setahun. Sekarang setelah pajak barang mewahnya naik, Anak Elang hanya bisa menjual 80 unit sepanjang 2018 lalu. Dengan diler lain penjualan gabungan mungkin sekitar 150 unit. Ini penyebabnya bukan semata kondisi ekonomi tapi pajak yang terlalu tinggi," sebutnya.

Dia mencontohkan, harga jual Harley Ultra yang semula pajak barang mewahnya masih sekitar 75 persen, harga jualnya hanya Rp 600 juta. Sekarang setelah pajaknya naik jadi 125 persen. harga jualnya jadi Rp 1,2 miliar.

"Lalu Harley Sportster, dulu harganya hanya Rp 200 juta sekarang jadi Rp 400 juta setelah pajaknya naik jadi 125 persen," ucap dia.

Baca juga: Jakarta Masuk 10 Besar Kota Paling Mahal untuk Barang Mewah di Asia

"Sekarang pajak naik jadi 125 persen. Ini pajaknya jadi tidak masuk akal," tambahnya.

Dia menyebutkan, Pemerintah seharusnya menurunkan pajak dan memberantas praktik impor gelap dan peredaran motor-motor Harley Davidson bodong.

Dengan pajak yang turun, animo konsumen membeli Harley baru jadi meningkat. Gairah komunitas moge seperti Harley juga makin menggeliat. Pajak yang bisa dibayar juga bisa lebih banyak karena bertambahnya populasi motor Harley baru. (Choirul Arifin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dinilai Ketinggian, Dealer Harley Davidson Minta Pemerintah Turunkan Pajak Barang Mewah untuk Moge

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com