Nufransa Wira Sakti

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Chinese Money Trap? Tidak terjadi di Indonesia

Kompas.com - 09/03/2019, 17:05 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.


BEBERAPA waktu belakangan ini beredar video yang dibuat oleh Nuseir Yassin, seorang travel vlogger yang berasal dari Israel. Pada September 2018, Nuseir Yasin ini pernah ditolak masuk ke Indonesia karena memiliki paspor Israel.

Video yang diupload oleh Nuseir melalui akun Nas Daily ini berjudul "Chinese Money Trap". Dalam video ini diceritakan tentang adanya  pinjaman dari Cina ke beberapa negara yang seolah-olah bermaksud untuk menguasai aset di negara tersebut. (Lihat videonya di sini.)

Disebutkan dalam video tersebut bahwa jika negara peminjam gagal membayar maka negara tersebut akan dikuasai oleh China. Video tersebut banyak juga ditonton oleh orang Indonesia dan kemudian dihubungkan dengan utang pemerintah dari China.

Agar masyarakat dapat lebih jelas melihat keadaan sebenarnya, berikut ini disajikan beberapa data dan fakta terkait utang pemerintah sebagai berikut:

Pertama, soal utang. Utang pemerintah terdiri dari dua kelompok besar yaitu Pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Prosentase utang yang berasal dari pemberi pinjaman adalah sebesar 18,23 persen per akhir 2018. Sementara yang berasal dari SBN investor di pasar modal sebesar 81,77 persen.

Kedua, soal pemberi utang. Untuk pemberi pinjaman kepada pemerintah berasal dari berbagai lembaga dunia dan beberapa negara antara lain yaitu: World Bank, Asian Development Bank (ADB), Jepang, Jerman, Perancis, dan juga China. Pada akhir 2018, pinjaman pemerintah kepada China sekitar Rp22 triliun atau sebesar 0,50 persen dari jumlah total utang Pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk pinjaman oleh perusahaan swasta Indonesia dari China dilakukan secara Business to Business, sedangkan pinjaman Pemerintah dilakukan secara Government to Government.

Perjanjian pinjaman Pemerintah dengan China dan juga negara lainnya dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan aman bagi Pemerintah. Hal ini juga sudah diatur berdasarkan pedoman pengadaan pinjaman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011.

Ketiga, soal rasio utang. Untuk melihat kewajaran suatu utang, dapat dibandingkan dengan penghasilannya. Dalam suatu negara, penghasilan dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

Dilihat dari rasio utang dengan PDB-nya, sebagian besar negara-negara yang disebutkan dalam video tersebut memiliki rasio utang Pemerintah per PDB yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Ilustrasi.SHUTTERSTOCK Ilustrasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.