Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo: Mobil Murah Kena Pajak Barang Mewah, Pemerintah Inkonsisten

Kompas.com - 12/03/2019, 09:09 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap mobil murah atau low cost and green car (LCGC).

Rencana ini langsung disambut kritik oleh Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Drajad Wibowo.

"Buka tutup fasilitas PPnBM ini adalah salah satu sinyal inkonsistensi kebijakan industri kita," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Kemarin dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana baru pemerintah terkait skema PPnBM.

Baca juga: Siap-Siap, Mobil Murah Bakal Dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah

Skema yang bertujuan menggenjot produksi mobil listrik tersebut membuat insentif pajak untuk mobil LCGC dicabut. Rencananya pemerintah akan mengenakan PPnBM 3 persen untuk mobil murah tersebut.

Padahal sebelumnya pemerintah memberikan insentif PPnBM 0 persen untuk menggenjot produksi mobil LCGC.

Menurut Drajad, rencana kebijakan itu akan berpengaruh kepada industri otomotif nasional. Sebab para pengusaha sudah menggelontorkan investasinya untuk mobil LCGC.

"Kebijakan industri harus konsisten antara jangka pendek, menengah dan panjang. Karena ada sunk cost, ada investasi swasta jangka menengah dan panjang, ada pilihan teknologi apa yang dipakai," kata dia.

"Tidak bisa buka tutup seenaknya. Pelaku industri akan berfikir 1.000 kali untuk berinvestasi jika pemerintah selalu inkonsisten," sambung dia.

Baca juga: Telat Lapor SPT Pajak, Bagaimana Cara Bayar Dendanya?

Ia menduga, sejak awal Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian tak setuju dengan PPnBM 0 persen untuk mobil LCGC.

Sebab negara kehilangan potensi penerimaan hampir Rp 2 triliun dan pembengkakan subsidi BBM.

Program LCGC sendiri muncul pada 2014. Tujuannya yakni untuk mendorong mobil murah ramah lingkungan.

Sejak awal menurut Drajad, mobil LCGC memang kontroversial. Namun tak berarti pemerintah inkonsistensi terhadap kebijakan industri otomitif.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa rencana penerapan skema baru PPnBM untuk mobil tersebut akan berlaku pada 2021. Namun aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) akan keluar tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com