Pengamat: Dirjen Pajak Tak Perlu Longgarkan Tenggat Waktu Pelaporan SPT

Kompas.com - 13/03/2019, 15:59 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pertengahan Maret 2019, jumlah wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan ( SPT) baru 5,55 juta dari 18,3 juta. Jumlah tersebut belum mencapai separuhnya, meskipun tenggat waktu akan segera berakhir.

Kendati demikian, Peneliti Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu memperlonggar tenggat waktu.

"Ini tidak menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak untuk disiplin mengenai penyampaian SPT," jelas Bawono saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (13/3/2019).

Baca juga: Sudah 4,75 Juta Wajib Pajak Lapor SPT, Anda Kapan?

Apalagi saat ini, DJP telah melakukan berbagai terobosan seperti surat elektronik pengingat, sosialisasi serta kemudahan dalam penyampaian SPT melalui e-form dan e-filing.

"Selain itu kita perlu memahami bahwa perilaku wajib pajak Indonesia umumnya submit di waktu-waktu terakhir," ujar Bawono.

Bawono juga turut optimistis target pelaporan SPT bisa tercapai. Yakni 15,5 juta dari 18,3 juta, atau 85 persen. Saat ini baru mencapai 35,8 persen dari 18,3 juta atau 5,55 juta atau 30,3 persen.

"Meskipun berat," imbuhnya.

Baca juga: Telat Lapor SPT Pajak, Bagaimana Cara Bayar Dendanya?

DJP juga hingga saat ini masih belum akan memperlonggar tenggat waktu. Alias masih sesuai dengan UU KUP untuk wajib pajak orang pribadi batasannya hingga Maret 2019, sedangkan wajib pajak badan hingga April 2019. (Benedicta Prima)

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pengamat pajak: Dirjen Pajak tak perlu perlonggar tenggat waktu pelaporan SPT

Baca tentang


Sumber

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Pastikan Insentif Rp 600.000/Bulan Masuk ke Kantong Karyawan

Pemerintah Pastikan Insentif Rp 600.000/Bulan Masuk ke Kantong Karyawan

Whats New
Pandemi Covid-19, Seberapa Aman Udara di Dalam Kabin Pesawat?

Pandemi Covid-19, Seberapa Aman Udara di Dalam Kabin Pesawat?

Whats New
Pelaku Franchise Didorong Ubah Strategi agar Bertahan di Tengah Pandemi

Pelaku Franchise Didorong Ubah Strategi agar Bertahan di Tengah Pandemi

Work Smart
Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali Lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali Lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya

Whats New
Lahan Pertanian di Siak Diserang Hama, Mentan Ajak Petani Setempat Ikut Asuransi

Lahan Pertanian di Siak Diserang Hama, Mentan Ajak Petani Setempat Ikut Asuransi

Rilis
BI: Keyakinan Konsumen Membaik pada Juli 2020

BI: Keyakinan Konsumen Membaik pada Juli 2020

Whats New
Kementerian ESDM Optimistis Bisa Lelang 5 WK Panas Bumi Tahun ini

Kementerian ESDM Optimistis Bisa Lelang 5 WK Panas Bumi Tahun ini

Whats New
'Jika Covid-19 Tidak Bisa Diatasi, Jangan Bermimpi Bisa Mengatasi Resesi...'

"Jika Covid-19 Tidak Bisa Diatasi, Jangan Bermimpi Bisa Mengatasi Resesi..."

Whats New
Ibu Rumah Tangga Bisa Mulai Nabung Saham, Ini Caranya

Ibu Rumah Tangga Bisa Mulai Nabung Saham, Ini Caranya

Spend Smart
Erick Thohir: Bantuan Rp 600.000 untuk Para Pekerja Disalurkan September 2020

Erick Thohir: Bantuan Rp 600.000 untuk Para Pekerja Disalurkan September 2020

Whats New
Makin Santer, Apa Sebetulnya Resesi Itu?

Makin Santer, Apa Sebetulnya Resesi Itu?

Whats New
Pemerintah Mau Bagi Rp 600.000 Per Bulan untuk 13 Juta Karyawan Swasta, Ini Wanti-wanti Serikat Pekerja

Pemerintah Mau Bagi Rp 600.000 Per Bulan untuk 13 Juta Karyawan Swasta, Ini Wanti-wanti Serikat Pekerja

Whats New
Melemah, Berikut Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Melemah, Berikut Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi,  Ini yang Perlu Dilakukan Masyarakat

Hadapi Ancaman Resesi, Ini yang Perlu Dilakukan Masyarakat

Earn Smart
Gubernur BI: Industri Jasa Keuangan Masih Positif meski Pertumbuhan Ekonomi RI Minus

Gubernur BI: Industri Jasa Keuangan Masih Positif meski Pertumbuhan Ekonomi RI Minus

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X