Agar Petani Tak Ketergantungan Pupuk Anorganik

Muhrizal mengatakan, tujuan diaturnya standar pupuk organik, hayati dan pembenah tanah tersebut untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.

Dia juga berharap dengan begitu ada peningkatan efektivitas penggunaan pupuk organik dan memberikan kepastian usaha juga kepastian formula pupuk yang beredar.

“Dengan demikian, pupuk (organik, hayati dan pembenah tanah) yang ada dipasaran terjamin mutu dan kualitasnya yang hasil akhirnya adalah meningkatkan produktivitas,” kata Muhrizal.

Untuk melengkapi Permentan No. 01 Tahun 2019, pemerintah saat ini menggodok Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) mengenai standarisasi proses pembuatannya agar pupuk yang dihasilkan bermutu dan berkualitas.

Sebenarnya standarisasi pupuk organik, hayati dan pembenah tanah sudah tercantum pada tiga peraturan, yakni Permentan No. 01 Tahun 2019, Kepmentan mengenai Persyaratan Teknis, dan Kepmentan mengenai Penunjukan Lembaga Uji Mutu dan Efektivitas. 

“agar sesuai (pas), sekarang kami sedang menggodok Kepmentan mengenai standarisasi pembuatannya,”  kata Muhrizal.

Nah, untuk mendorong petani menggunakan pupuk organik, pemerintah sejak tahun 2017 memberikan bantuan pada petani berupa Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). 

“Bantuan UPPO sudah berlangsung sejak 2017 sebanyak 1.500 unit. Sedangkan 2018, alokasinya menjadi 1.000 unit dengan realisasi 987 unit. Adapun tahun 2019 sebanyak 500 unit,” ujar Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian M Takdir Mulyana.

Dalam paket bantuan UPPO tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah kompos, alat pengolahan pupuk organik, ternak dan obat-obatan, kandang komunal dan bak fermentasi, serta pakan ternak dan kendaraan roda tiga. 

“Penggunaan pupuk organik menjadi kewajiban karena mampu meningkatan Indeks Pertanaman (IP). Dengan pupuk organik, berarti memperbaiki unsur hara yang ada dalam tanah,” katanya.