Meluruskan Pemahahaman Nilai Tukar Petani, Harga dan Produktivitas

Kompas.com - 14/03/2019, 18:25 WIB
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana sedang mencoba combine harvester, kendaraan panen padi, Dok. Humas Kementerian Pertanian RI Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana sedang mencoba combine harvester, kendaraan panen padi,

KOMPAS.com - Tak ada istilah simalakama dalam fluktuasi harga pangan di Tanah Air, sebagaimana judul tulisan ekonom Enny Sri Hartati dalam analisa ekonomi Kompas, Selasa (12/3/2019). Salah satu analisa yang dikemukakan adalah soal turunnya Nilai Tukar Petani ( NTP) pada Februari 2019 sebesar 0,37 persen dibandingkan Januari 2019.

Hal itu kemudian dikaitkan dengan angka inflasi. Sekalipun Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling di petani turun cukup besar, kelompok padi-padian masih inflasi 0,40 persen dan beras 0,01 persen.

Penulis kemudian menyimpulkan, bahwa besarnya penurunan harga yang diterima petani mengonfirmasi bahwa kontributor utama deflasi adalah anjloknya harga di tingkat petani, bukan karena peningkatan produktivitas pangan atau perbaikan pola distribusi yang semakin efisien.

Perlu dipahami, bahwa secara sederhana pendapatan bersih petani dari kegiatan usaha tani dapat ditentukan oleh penerimaan dan biaya produksi yang dikeluarkan. Penerimaan sendiri terdiri dari komponen harga dan jumlah produksi.

Sementara itu, biaya produksi terdari dari harga input produksi dan jumlah input yang digunakan. Dengan asumsi, biaya produksi tidak berubah, maka pendapatan petani secara otomatis ditentukan oleh tingkat perubahan harga produksi dan jumlah produksi.

Sesuai teori ekonomi, ketika penawaran atau produksi banyak dan di sisi lain permintaan tidak berubah, maka harga akan turun. Namun demikian, pendapatan yang diterima petani akan tetap membaik, jika penurunan harga tersebut lebih rendah dari peningkatan produksi.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, maka tidak valid dikatakan bahwa pendapatan petani, yang dalam konteks ini mencerminkan kesejahteraan petani berkurang akibat harga produksi yang diterima petani menurun, tanpa mengkaitkan perubahan produksi yang terjadi.

Benar, bahwa baru-baru ini, yakni Jumat (1/3/2019), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2019 menurun sekitar 0,37 persen. Angka menurun dari 103,33 pada Januari menjadi 102,94.

Akibat indek harga yang diterima petani, penurunannya lebih tinggi (0,53 persen) dibandingkan penurunan harga yang dibayar petani (0,16 persen). Di sisi lain, secara umum terjadi deflasi 0,08 persen.

Deflasi tersebut terjadi, karena harga kelompok bahan makanan mengalami penurunan sekitar 1,11 persen dan memberikan andil deflasi 0,24 persen.

Harga GKP di tingkat petani turun 4,46 persen menjadi Rp 5.114/kg, sedangkan harga GKG naik 0,83 persen menjadi Rp 5.828/kg. Hal yang sama juga terjadi di tingkat penggilingan, yakni harga GKP turun 4,24 persen menjadi Rp 5.222 dan GKG naik 0,84 persen menjadi Rp 5.952.

Sementara itu, harga beras kualitas medium dan premium masing-masing naik 1,04 persen (menjadi Rp. 9.800/kg) dan 1,02 persen (menjadi 10.008/kg).

Sebagian tanaman padi yang dikembangkan di Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Lamongan.KOMPAS.com Sebagian tanaman padi yang dikembangkan di Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Lamongan.
Angka NTP

Fenomena terjadinya sedikit penurunan harga gabah selama Februari 2019 relatif terhadap bulan sebelumnya adalah hal yang wajar, karena pada Februari produksi padi terus meningkat akibat panen padi sudah terjadi di mana-mana. Kenaikan itu akan mencapai puncaknya pada Maret dan April ini.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLatief

Close Ads X