Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Per Januari 2019, Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp 5.442,8 Triliun

Kompas.com - 15/03/2019, 14:02 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat mencapai 383 miliar dollar AS atau setara dengan Rp5.442,86 triliun (kurs Rp14.200 per dollar AS). Bank Indonesia (BI) mengklaim, posisi utang tersebut terkendali dengan struktur yang sehat.

Berdasarkan rilis resmi BI, posisi ULN Indonesia tersebut meningkat 5,5 miliar dollar AS jika dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya.

Jika dirinci, ULN tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dollar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar dollar AS.

BI menjelaskan, kenaikan posisi utang tersebut karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

"Secara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta," jelas BI dalam keterangan tertulis seperti dikutip Kompas.com, Jumat (15/3/2019).

BI mencatatkan, ULN pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2019 sebesar 187,2 miliar dollar AS atau tumbuh 3,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1 persen (yoy).

Pertumbuhan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

"Kenaikan posisi ULN pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah," jelas keterangan tertulis BI.

Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Sementara itu, untuk ULN swasta mengalami perlambatan pada Januari 2019. Posisi ULN swasta meningkat 1,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 10,8 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5 persen (yoy). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melambat.

Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,1 persen.

BI pun mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2019 yang tetap stabil di kisaran 36 persen.

"Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers," tulis BI.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tukas BI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com