Rhenald Kasali: BUMN Boleh dan Sebaiknya Untung, tetapi...

Kompas.com - 15/03/2019, 17:49 WIB
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali saat meluncurkan buku terbarunya berjudul The Great Shifting di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/7/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAGuru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali saat meluncurkan buku terbarunya berjudul The Great Shifting di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kaasali mengatakan, return on equity (ROE) dan return on assets (ROA) bukan alat tunggal yang bisa dijadikan acuan untuk menilai kinerja BUMN.

"Sebab, BUMN adalah pelaksana dari pasal 33 UUD 45. Jadi walaupun ada motif keuntungan, prinsipnya adalah terjadinya pembangunan, bukan memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya seperti dalam kapitalisme atau perusahaaan swasta," ujar Rhenald dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2019).

"BUMN boleh dan sebaiknya untung, tapi tidak boleh maximizing profit, seperti cara pandang mahasiswa yang baru belajar," tambahnya.

Baca juga: Menteri Rini Sebut Aset BUMN Capai Rp 8.092 Triliun

Rhenald menyayangkan langkah pengamat yang menyarankan BUMN untuk dikelola secara neoliberalis. Menurut dia, prinsip neolib itu diketahui telah mengakibatkan terjadinya krisis di era Orde Baru 1998 dan di Amerika Serikat 2008 yang menimbulkan ketimpangan sangat besar dan pengangguran dimana-mana.

Rhenald menyampaikan, semakin tinggi RoE dan RoA BUMN, semakin rugi rakyatnya. Pandangan kaum neolib ini membuat mereka sejalan dengan Bank Dunia yang mengkritik pedas pembangunan Infrastruktur Jokowi.

Bank Dunia dalam kritiknya menyebut tarif listrik PLN, jalan tol, harga BBM dan tarif-tarif yang dibuat BUMN terlalu rendah sehingga membuat investasi di perusahaan milik negara kurang menarik.

Baca juga: KPK Ingatkan BUMN

Pendiri Rumah Perubahan ini menyarankan agar para pakar melihat juga geliat investasi infrastruktur publik untuk keuntungan masyarakat.

"Pembangunan fasilitas publik itu tak akan pernah terjadi jika BUMN dan pemerintah didorong harus cepat-cepat dapat untung atau harus langsung ramai. Konsekuensinya berat," ujarnya.

Selain memicu inflasi, rakyat juga akan sangat terluka. Oleh karenanya, menurut Rhenald, RoE dan RoA BUMN memang jangan terlalu tinggi dan harus moderat.

Baca juga: Hingga 2018, Bank BUMN Salurkan Rp 330,2 Triliun Untuk Infrastruktur

"Sebab, begitu airport atau pelabuhan baru dibangun, BUMN harus segera membayar bunga bank dan terbebani biaya penyusutan yang besar sehingga untungnya dan RoE-nya otomatis turun. Penurunan kinerja demikian sangat tak disukai kaum neolib yang ukurannya untung jangka pendek dan mengabaikan kepuasan masyarakat," kata Rhenald.

"Kalau acuannya cuma RoE dan RoA, maka BUMN tak akan bisa ikut dalam pembangunan. Dan rakyat harus sabar menunggu hidup dalam kemacetan dan buruknya fasilitas publik," sambungnya.

Selanjutnya, dia juga menyarankan agar para pakar mengarahkan analisanya lebih bijaksana dengan meneropong marjin EBITDA.

"Lalu lihat juga kontribusinya dalam perekonomian," tutupnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X