Kenaikan Gaji PNS Tak Berdampak Signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 18/03/2019, 17:30 WIB
Ilustrasi PNS. KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA Ilustrasi PNS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pengawai Negeri Sipil (PNS) mulai April 2019 ini dinilai belum mampu menggerek konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan gaji PNS sebesar 5 persen dinilai tidak bedampak signifikan pada kenaikan belanja masyarakat, khususnya PNS.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. PP ini mengatur tentang kenaikan gaji pegawai negeri sipil.

Baca juga: Gaji PNS Naik, Ini Besarannya

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, kenaikan gaji PNS tersebut  belum signifikan dalam meningkatkan konsumsi masyarakat hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal II. 

"Kalau kita bicara tentang kenaikan gaji pokok PNS perorangan, sebesar 5 persen itu tidak signifikan," ujar Lana kepada Kontan.co.id, Senin (18/3/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lana memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun ini sekitar 5,3 persen. Menurutnya, kuartal II adalah puncak pertumbuhan ekonomi di tahun ini.

Dia mengatakan, faktor pendorongnya adalah konsumsi yang tinggi lantaran adanya bulan puasa dan Lebaran di Mei dan Juni.

Baca juga: Gaji PNS Naik, Pengamat Ini Sebut Tak Lepas dari Agenda Politik

"Kalau pemilu tidak banyak pengaruh, lebih banyak karena efek puasa dan Lebaran," terang Lana.

Sementara itu, Lana memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I hanya akan berkisar 5,14 persen. Menurutnya, konsumsi rumah tangga di kuartal I masih melambat walau pertumbuhannya masih sekitar 5 persen.

Dia menduga masyarakat masih menunda belanja di kuartal I untuk dialokasikan di kuartal II.

Tak hanya konsumsi rumah tangga, Lana melihat belanja pemerintah di kuartal I belum maksimal. Hal ini melihat saldo rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) masih meningkat.

Baca juga: Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi RI Posisi ke-3 di Antara Negara G20

"Mungkin masih nunggu timing. Pemerintah kan masih menarik utang. Uang sudah terkumpul tetapi masih belum dipakai. Itu baru di rekening BI, belum rekening lain. Sampai Januari masih menumpuk. Spendingnya dimana, belum tahu. Tetapi rasanya akan dibelanjakan sebelum Pemilu," terang Lana.

Melihat pertumbuhan ekonomi hingga kuartal II, Lana mengatakan, akan sulit mencapai target pertumbuhan sebesar 5,3 persen di tahun ini. Menurutnya, bila ingin mencapai target tersebut setidaknya pertumbuhan ekonomi di semester I harus mencapai 5,4 persen, sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan melambat.

Untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun ini, yang menjadi faktor andalan selain konsumsi adalah belanja pemerintah dan investasi yang diharapkan bisa meningkat setelah pemilu.

Baca juga: Moodys: Pertumbuhan Ekonomi RI Turun di Bawah 5 Persen pada 2019-2020

"Masih banyak daftar yang harus diperbaiki. Belum kita bicara ekspor, ada potensi kalau mau surplus, impor dikurangi. Tetapi kalau impor turun, itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi," tambah Lana.

Lebih lanjut Lana menerangkan, bila pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 5,1 persen hingga 5,2 persen di tahun ini sudah merupakan capaian yang baik. Pertumbuhan ini sudah masuk 4 tertinggi di Asia. (Lidya Yuniartha)

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kenaikan gaji PNS 5% tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] 'Deep Talk' dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

[TREN LOVE KOMPASIANA] "Deep Talk" dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

Rilis
Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Whats New
Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Whats New
Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Rilis
Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Whats New
Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Whats New
Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Whats New
BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

Rilis
Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

Rilis
Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Rilis
Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Rilis
IndoGold Catatkan Kenaikan GMV Hingga 86 Persen di Kuartal I 2021

IndoGold Catatkan Kenaikan GMV Hingga 86 Persen di Kuartal I 2021

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X