CPO "Dikerjai", Negosiasi Dagang dengan Uni Eropa Dihentikan?

Kompas.com - 18/03/2019, 21:10 WIB
Ilustrasi kebun kelapa sawit AFP PHOTO / ROMEO GACADIlustrasi kebun kelapa sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menolak keras draft Delegeted Act dari Komisi Eropa yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pemerintah bahkan menyebut Delegeted Act sebagai bentuk diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit. Sebab perlakukan sama tidak berlaku kepada minyak nabati lainnya.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan, pihaknya sedang mengkaji ulang negosiasi dagang dengan Uni Eropa (Indonesia-EU CEPA).

"Tahun lalu ekspor kita ke Uni Eropa 17,2 miliar dollar AS, tetapi kalau bicara mengenai kelapa sawit, kita bicara 17 juta tenaga kerja," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sementara itu, Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya memastikan, sikap keras Indonesia sudah didukung oleh organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

"Sikap Indonesia sudah didukung oleh ASEAN, dibuktikan dengan sikap ASEAN menunda kemitraan dengan Uni Eropa yang merupakan bentuk solidaritas kepada Indonesia terkait kelapa sawit," ujarnya

Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dukungan ASEAN muncul setelah Presiden Joko Widodo mengangkat isu diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa pada pertemuan pemimpin ASEAN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Isu itu disambut dukungan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Seperti diketahui, Malaysia juga merupakan produsen kelapa sawit.

"Lalu disepakati oleh ASEAN sebagai asosiasi akan bekerja bersama-sama kita untuk tentu saja mendukung negara-negara penghasil CPO yang diperlakukan tidak adil," kata Darmin.

Rencana dalam dua bulan ke depan, parlemen Uni Eropa akan mengambil keputusan terkait Delegeted Act. Bila Delegeted Act berlaku, maka ekspor CPO ke Eropa dipastikan akan terempas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.