SEAFDEC Council Meeting, 11 Negara Berkumpul di Indonesia Bahas Isu Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Meeting ke-51. Acara ini akan dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja menyampaikan, salah satu tujuan pertemuan ini adalah membangun persamaan persepsi terkait pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.

“Pertemuan ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan dan kebijakan untuk mendorong masyarakat ASEAN memerangi IUU Fishing, mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan akuakultur yang berkelanjutan,” ucap Sjarief dalam siaran pers, Selasa (19/3/2019).

Acara yang digelar hingga 22 Maret ini mempertemukan pejabat perikanan tertinggi dari 11 negara anggota untuk membahas isu-isu strategis regional. Kesebelas negara itu terdiri dari 10 negara ASEAN dan Jepang.

Baca juga: Dua Kapal Ini Bayar Ganti Rugi Rp 35 Miliar ke Indonesia, Apa Sebabnya?

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pertemuan ini sebagai tantangan bagi pemerintah dan nelayan dalam mewujudkan capaian praktik perikanan berkelanjutan. Karena praktik perikanan berkelanjutan bukan hal yang dapat dilihat manfaatnya dalam waktu singkat melainkan jangka panjang.

“Nelayan perlu terus diyakinkan bahwa memprioritaskan tangkapan ikan berkualitas tinggi lebih penting daripada sekedar kuantitas. Untuk mendapatkan ikan dengan kualitas yang lebih baik, cara menangkap dan memprosesnya juga harus lebih baik,” ujarnya

Ia menceritakan salah satu contoh yang telah dilakukan oleh Menteri Susi adalah dengan mendistribusikan dan memasang banyak cold storage di dalam kapal. Dengan cara tersebut, diharapkan kualitas hasil tangkapan ikan nelayan menjadi lebih baik, sehingga harga jual menjadi lebih tinggi.

Langkah-langkah nyata yang sejalan dengan upaya tersebut perlu terus ditingkatkan,  karena menurut dia, isu serupa juga dialami oleh negara-negara lain di Asia Tenggara.

“Kami berharap nantinya ada pembahasan yang lebih teknis terkait hal tersebut. Gagasan-gagasan yang dihasilkan dan direkomendasikan dari pertemuan ini, saya harapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menempatkan masyarakat pada posisi terdepan,” tambahnya.