Kerja Sama Regional untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Diperkuat

Kompas.com - 20/03/2019, 15:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komitmen kerja sama di kawasan Asia Tenggara untuk keberlanjutan sumber daya perairan diperkuat. Ini dilakukan dalam pertemuan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Meeting ke-51 di Surabaya.

"Pembahasan ini fokus kepada Kebijakan penanganan isu penting kelautan dan perikanan utamanya pemberantasan Illegal, Unregulated, and Unreported atau IUU Fishing di kawasan ASEAN menjadi sorotan utama," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja dalam keterangan pers, Rabu (20/3/2019).

Sjarief mengatakan, negara anggota menyepakati untuk memperkuat kerja sama pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing di kawasan ASEAN melalui prinsip ketertelusuran dan transparansi.

Baca juga: Susi Ingatkan Lagi Penangkapan Ikan Terlarang untuk Asing

Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan diadakannya program-program seperti ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain, ASEAN Catch Documentation Scheme, Regional Fishing Vessels Record, Regional Cooperation to Support the Implementation of the Port State Measures (PSM) in ASEAN Region, dan Regional Plan of Action for the Management of Fishing Capacity.

Untuk kegiatan pemberantasan IUU Fishing, Indonesia berkontribusi besar untuk melanjutkan pengembangan dan peningkatan kapasitas bagi negara anggota melalui pelatihan dan bantuan teknis.

Baca juga: Menteri Susi: Indonesia Bentuk Cara Pandang Dunia tentang Penangkapan Ikan Ilegal

“Kita perlu meningkatkan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan mutu dan kualitas perikanan kita agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian diharapkan produk perikanan negara-negara anggota dapat bersaing di pasar global maupun internasional,” ungkap Sjarief.

Sementara itu, di sektor perikanan tangkap, aspek keberlanjutan menjadi sorotan. SEAFDEC diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan negara anggota dalam pelaksanaan ratifikasi sebagai suatu upaya pemberantasan IUU Fishing.

Kepemimpinan Indonesia dalam membahas isu-isu terkait dibuktikan dengan disetujuinya usulan-usulan Indonesia agar SEAFDEC terus meningkatkan pembangunan kapasitas dan bantuan teknis kepada anggota untuk memperkecil kesenjangan terkait pelaksanaan PSMA.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Work Smart
Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Whats New
Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM 'Go Digital'

Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM "Go Digital"

Whats New
Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Whats New
Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Whats New
Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Whats New
Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Whats New
Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Whats New
Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Whats New
Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Whats New
BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

Whats New
Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Whats New
Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Whats New
Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.