JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah siap melawan tindakan Uni Eropa bila melegalkan Delegated Act yang mendiskriminasi minyak kepala sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu opsi yang terbuka dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memboikot produk dari negara-negara Eropa.
"Ya bisa saja (boikot), makanya selain langsung ke WTO, bisa juga," ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
"Kalau dia sepihak, kita juga bisa melakukan sepihak. Emang kenapa?" sambung dia.
Baca juga: Minyak Sawit Dikerjai Uni Eropa, RI Ancam Bawa ke WTO
Saat ditanya produk apa saja yang kemungkinan di boikot bila Delegated Act berlaku, Darmin tidak menjawabnya. Ia belum mau menyebutkan barang-barang tersebut.
Dalam acara briefing diskriminasi CPO di Kementerian Luar Negeri, Darmin kembali mengecam Delegeted Act yang di keluarkan oleh Komisi Eropa.
Menurut Darmin Dalegated Act merupakan bentuk diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit. karena dinilai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.
Sementara itu minyak nabati lainnya tidak diperlakukan sama. Oleh karena itu pemerintah menentang Dalegated Act sebab kalau disahkan, maka ekpor CPO ke Uni Eropa akan terdampak.
Sebelumnya, Indonesia sudah mengancam akan membawa persoalan ini ke WTO andai Uni Eropa mengadopsi Gelegated Act.
Rencananya Parlemen Uni Eropa akan mengambil keputusqan dalam dua bulan ke depan terkait Delegated Act. Namun pemerintah meyakini pengambilan keputusan bisa saja lebih cepat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.