Luhut ke Uni Eropa: Indonesia Bukan Negara Pengemis...

Kompas.com - 20/03/2019, 19:39 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (tengah) didampingi Gubernur Riau Syamsuar (ketiga kiri), Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo (kedua kiri) dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus (kiri) memberikan sambutan di area Car Free Day Pekanbaru, Riau, Minggu (3/3/2019). Kedatangan Luhut Binsar Panjaitan ke Pekanbaru untuk menghadiri HUT ke-100 Damkar, Hut ke-69 Satpol PP dan HUT ke-57 Satlinmas yang diperingati secara serentak di Pekanbaru. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/foc. Rony MuharrmanMenko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (tengah) didampingi Gubernur Riau Syamsuar (ketiga kiri), Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo (kedua kiri) dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus (kiri) memberikan sambutan di area Car Free Day Pekanbaru, Riau, Minggu (3/3/2019). Kedatangan Luhut Binsar Panjaitan ke Pekanbaru untuk menghadiri HUT ke-100 Damkar, Hut ke-69 Satpol PP dan HUT ke-57 Satlinmas yang diperingati secara serentak di Pekanbaru. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak mengerti mengapa minyak kelapa sawit ( CPO) diperlakukan diskriminasi oleh Uni Eropa.

Padahal kata dia, pemerintah sudah kerap bolak-balik datang ke Eropa untuk membicarakan berbagai hal terkait minyak kelapa sawit.

"Kami tidak bisa paham sampai begini kencang (diskriminasi terhadap CPO). Kami sudah datang ke sana sudah seperti minta-minta, tetapi kami bukan pengemis," ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Pernyataan Luhut itu disampaikan saat menanggapi Delegated Act yang dirumuskan oleh Komisi Eropa. Delegated Act dianggap mendiskriminasi CPO karena mengklasifikasikan sebagai komoditas tak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Baca juga: CPO Indonesia Dikerjai, Darmin Ancam Boikot Produk Uni Eropa

Namun hal serupa tidak berlaku bagi minyak nabati lainnya. Hal ini dinilai pemerintah sebagai bentuk ketakutan kepada kelapa sawit yang lebih efisien dari komoditas penghasil minyak nabati lainnya dalam memproduksi minyak nabati.

Delegated Act rencananya akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk diambil keputusan dalam dua bulan ke depan. Namun pemerintah mengungkapkan, keputusan bisa saja lebih cepat karena ada sejumlah egenda pertemuan pada April 2019.

Kelapa sawit tutur Luhut, bukan hanya komoditas ekspor Indonesia namun juga komoditas yang terkait dengan jutaan orang di industrinya.

Saat ini setidaknya ada 17 juta tenaga kerja yang ada dan terkait dengan industri kelapa sawit.

Harusnya kata dia, Uni Eropa bisa mengerti akan hal itu. Sebab bila Delegated Act disahkan dan diadopsi, maka CPO Indonesia akan terdampak besar.

Luhut memahami CPO selalu dikaitkan dengan isu lingkungan. Namun pemerintah kata dia, sudah melakukan berbagai kebijakan mulai dari replanting, moratorium, hingga menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO),

"Sudahlah jangan ajarin kami mengenai lingkungan, kami (juga) tidak ingin membuat policy yang nanti merusak generasi kami yang akan datang," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X