Kepala BPTJ: RITJ Salah Satu Cara untuk Mengurangi Kemacetan

Kompas.com - 21/03/2019, 15:52 WIB
Kepala BPTJ Dalam Acara Bedah Kinerja BPTJ, Kamis (21/3/2019KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya Kepala BPTJ Dalam Acara Bedah Kinerja BPTJ, Kamis (21/3/2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ) terus mengimplemetasikan Perpres nomor 55 tahun 2018 mengenai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) guna memperlancar pembangunan infrastruktur moda angkutan umum.

RITJ adalah program acuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi se-Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.

Menurut Kepala BPTJ Bambang Prihartono, RITJ adalah program yang memadukan tugas dan fungsi BPTJ dalam mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.

Selain itu, tujuan diberlakukannya RITJ salah satunya untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek dan mempermudah perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

Baca juga: Kepala BPTJ Yakin Rancangan Transportasi Umum Tidak Tumpah Tindih

"Ini salah satu cara untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, ini memudahkan masyarakat agar terintegrasi dengan angkutan umum lain, makanya harus tersebar pembangunan infrastruktur ini," ujar Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Kamis (21/3/2019).

Pengimplementasian RITJ ini memerlukan waktu sepuluh tahun hingga tahun 2029. Menurutnya, pembangunan dalam waktu sepuluh tahun ini tidak bisa dicicil, harus berbarengan secara massive agar kemacetan tidak berjalan lama.

"Waktu 10 tahun untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi ini tidak bisa dicicil. Memang harus berbarengan secara massive. Karena kalau satu-satu nanti memindahkan kemacetan, bukannya menyelesaikan kemacetan. Memang harus demikian," ucap Bambang.

Bambang juga mengatakan, BPTJ menargetkan penggunaan transportasi umum akan meningkat 40 persen di tahun 2019, dan rencananya akan terus ditingkatkan sampai 60 persen hingga tahun 2029. Program yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ini juga mempunyai indikator kinerja utama.

"Jadi kita punya indikator kinerja utama dalam pembangunan infrastruktur ini seperti pergerakan orang dengan angkutan umum harus mencapai 60 persen dari total pergerakan orang, waktu rata-rata perjalanan maksimal 1,5 jam. Indikator ini harus tercapai dalam praktiknya," kata Bambang.

"Makanya ini harus dibenahi secepatnya agar semua teritegrasi dengan angkutan-angkutan lainnya sehingga indikator utama ini bisa tercapai," lanjutnya.

Sejauh ini, pembangunan BPTJ memerlukan dana hingga Rp 329,5 triliun. Rencananya sumber pendanaan tersebut berasal dari APBD 16,4 persen, APBN 8,47 persen, dan pihak swasta 75,13 persen.

"Tahun ini kami akan menambah 1.000 bus untuk pemukiman, penambahan jalur MRT Barat-Timur, Pembuatan terminal terpadu, dan lain-lain," sebutnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X