BPTJ Dinilai Gagal, Ini Kata Mantan Menhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dinilai macet dan gagal oleh banyak pihak karena banyak hal yang belum terlesaikan salah satunya kemacetan.

Menurut Mantan Menteri Perhubungan, Jusman Sjafii Djamal, kinerja BPTJ bukan gagal tapi sedang merangkak tumbuh.

"Sebetulnya kita menilai suatu institusi yang sedang merangkak tumbuh. Jadi pada saat Presiden Jokowi menilai BPTJ tidak efektif, tidak ada yang memberikan perspektif itu," sebut Djusman di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Djusman menilai, masyarakat dan pemerintah jangan menilai kinerja BPTJ secara terburu-buru. Karena Kota Tokyo di Jepang juga membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk mengintegrasi moda angkutan umum.

Baca juga: Kepala BPTJ: RITJ Salah Satu Cara untuk Mengurangi Kemacetan

Apalagi, BPTJ baru dibentuk 2 tahun lalu, yakni tahun 2016. Awal dibentuknya pun belum mempunyai rencana RITJ. RITJ resmi ditandatangani Presiden Jokowi tahun lalu.

Djusman menilai, sudah seharusnya lembaga ini didukung dan diperkuat. Tidak perlu membuat kelembagaan lain. Karena BPTJ awalnya dibentuk langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, dan merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementrian Perhubungan.

“Karena itu sudah selayaknya lembaga ini diperkuat secara kelembagaan. Sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Jusman.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono juga menyebutkan, saat ini telah banyak pembangunan secara massive, yang artinya BPTJ terus berproses membangun Jabodetabek.

"Kita bisa lihat sekarang pembangunan cukup massive di Tol Japek, ada LRT, ada MRT. Sudah banyak perencanaan tahun ini mulai dari pembangunan terminal terpadu, penambahan 53 titik TOD, penambahan bus untuk pemukiman, dan masih banyak lagi, ya," sebut Bambang.