Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Darmin ke Uni Eropa: Setelah "You" Makmur, Apa RI Enggak Boleh Kaya?

Kompas.com - 22/03/2019, 15:03 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah tidak gentar dengan Uni Eropa yang siap membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit (CPO) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Boleh-boleh saja mereka pede (percaya diri). Memangnya ya kan silakan saja (pede), kami enggak risau dengan itu," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/10/2019).

"Kami tahu, yakin dia diskriminatif. Coba lihat sudah diskriminatif secara komoditasnya mengapa dikelompokkan sawit itu high risk untuk deforestasi?" ujar Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, bila bicara soal deforestasi atau pengulangan hutan, negara-negara Eropa sudah melakukannya sejak 150-200 tahun yang lalu.

Hal itu kata dia terbukti dengan luasan perkebunan bunga matahari di Eropa yang mungkin 20 kali lipat dari lahan yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit.

Seperti diketahui, bunga matahari juga tanaman yang menghasilkan minyak nabati, seperti kelapa sawit.

"Masalahnya dia lakukan itu 150 tahun lalu setelah dia tebangi hutannya. Kemudian dia tiba-tiba bilang sekarang 'kamu enggak boleh'. Lho emangnya setelah you makmur, kita enggak boleh (kaya)?" kata dia.

Darmin mengatakan, bila Uni Eropa mengadopsi Delegeted Act yang mendiskriminasi CPO, CPO Indonesia dilarang digunakan untuk biodiesel.

Padahal, negara-negara Eropa adalah pasar besar bagi CPO karena konsumsi biodiesel yang tinggi, sedangkan komoditas penghasil minyak nabati lain tidak diterapkan hal yang sama.

Sebelumnya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend angkat bicara terkait memanasnya hubungan RI dengan Uni Eropa.

Ia menilai rencana Indonesia membawa persoalan CPO ke WTO bisa jadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persolan tersebut.

"Saya kira kalau ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, ini harus di-challenge di WTO dan ini adalah jalan terbaik," ujarnya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com