Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lawan Diskriminasi Sawit...

Kompas.com - 26/03/2019, 09:38 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah hampir dua pekan, hubungan Indonesia dan Uni Eropa memanas. Penyebabnya tak lain lantaran produk legislasi Komisi Eropa yang bernama Delegated Act.

Produk legislasi Uni Eropa itu menimbulkan kecaman keras pemerintah Indonesia. Sebab memuat aturan larangan pengunaan minyak kelapa sawit untuk biodisel.

Selain itu, Delegated Act juga memasukan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi atau penghilangan hutan.

Anehnya, hal serupa tak diberlakukan untuk komoditas penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai dan bunga matahari.

Baca juga: Minyak Sawit Dikerjai Uni Eropa, RI Ancam Bawa ke WTO

Padahal hasil studi International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengungkapkan, kelapa sawit 9 kali lebih efisien dari sisi pengunaan lahan dibandingkan komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Kelapa wasit juga termasuk komoditas yang paling banyak menghasilkan minyak nabati dari satu hektar lahan dibandingkan komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Itu artinya bila 1 hektar kelapa sawit bisa menghasilkan 1 juta ton minyak nabati, maka komoditas lain butuh 9 hektar untuk menghasilkan 1 juta ton minyak nabati.

Hal inilah yang membuat pemerintah geram. Bahkan pemerintah menyebut Delegated Act sebagai upaya Uni Eropa mendiskriminasi kelapa sawit.

Bila Delegated Act disahkan, maka ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa akan terguncang. Hal yang paling dikhawatirkan adalah negara-negara lain ikut mengadopsi keputusan Uni Eropa yang kerap dijadikan referensi.

Hal ini tentunya akan jauh berdampak kepada 17-20 juta rakyat Indonesia yang hidup dan bersinggungan dengan industri kelapa sawit. Termasuk juga para petani kelapa sawit.

Baca juga: Luhut ke Uni Eropa: Indonesia Bukan Negara Pengemis...

Dalam dua bulan ke depan, Delegated Act akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa dan akan diambil keputusan untuk disahkan atau ditolak.

Ancam Lapor ke WTO

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah tak segan melaporkan persoalan ini World Trade Organization ( WTO) bila Uni Eropa benar-benar mengadopsi Delegeted Act tersebut.

"Karena ini tindakan diskriminatif dan mereka pihak yang selalu bicara multilateralisme. Kalau itu dilakukan, kami akan membawa ke WTO," ujarnya, dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut Darmin, hal itu perlu dilakukan untuk membuktikan apakah Delegeted Act merupakan kebijakan yang adil atau justru bentuk dari proteksionisme yang dilakukan Uni Eropa kepada minyak kelapa sawit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com