Jegal CPO, Uni Eropa Dinilai Kurang "Update"

Kompas.com - 26/03/2019, 16:11 WIB
Buruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (13/7/2018). ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIBuruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (13/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Uni Eropa dinilai harus memahami data pelepasan kawasan hutan teranyar Indonesia sebelum mengambil keputusan atas Dalegetad Act.

Sebab, Komisi Eropa yang merumuskan Delegated Act memakai data pelepasan kawasan hutan tahun 2008-2015. Padahal sejak 2015, Indonesia sudah berbenah.

"Uni Eropa perlu memahami hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya," ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: CPO Didiskriminasi, Pengusaha RI Siap Gugat Uni Eropa

Vanda menilai pemahaman data tersebut sangat penting agar langkah Uni Eropa tidak kontraproduktif dengan langkah Presiden Jokowi yang telah menerbitkan Inpres moratorium ekspansi sawit.

Sejak periode akhir Oktober 2014 hingga akhir Desember 2015 kata dia, pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit seluas lebih dari 71.000 hektar.

Angka ini jauh lebih kecil dari periode januari 2008 hingga Oktober 2014. Saat itu pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi sawit mencapai angka 1,77 juta hektar.

Baca juga: Diskriminasi CPO, Uni Eropa Disebut Sedang Berupaya Usik Ekspor RI

Artinya, ucap Vanda, selama periode 2008-2015, pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi perkebunan sawit yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai hingga angka 96,11 persen, sedangkan pada periode Presiden Joko Widodo 3,89 persen.

Vanda mengingatkan Uni Eropa jangan salah langkah dan membuat Indonesia kecewa dengan Delegated Act.

Sebab, bisa saja hal itu membatalkan Inpres moratorium ekspansi sawit. Jika itu terjadi maka pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi sawit akan kembali terjadi secara besar-besaran.

Baca juga: Lawan Diskriminasi CPO, Pemerintah Ajak Pebisnis Gugat Uni Eropa

Delegeted Act dirumuskan oleh Komisi Eropa dan akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk disahkan atau ditolak dalam dua bulan ke depan.

Dokumen itu ditentang keras oleh Indonesia karena melarang penggunaan CPO untuk biodiesel dan memasukan CPO ke dalam komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi atau penghilangan hutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X