Sinergi Pemerintah dan Pengusaha Jadi Kunci Ekonomi Kuat

KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak terlepas dari adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha. Kedua pihak pun harus terus bergandeng tangan untuk mendorong dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha juga akan berdampak kepada peningkatan daya saing Indonesia di pasar dunia. Terlebih, di tengah dinamika perekonomian global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17 persen Pertumbuhan tersebut, lebih besar dibandingkan pada 2017 yang mencapai 5,07 persen.

"Di tengah tantangan ekonomi global, 5,17 persen ini capaiaan yang menggembirakan," ujar Kepala BPS Suhariyanto seperti dimuat Kompas.com, Rabu (6/2/2019).

Adapun pada 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,03 persen, di mana sebelumnya hanya 4,88 persen pada 2015.

Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4 persen sampai 6 persen.

Untuk mencapai target yang diharapkan itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat berfungsi optimal dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Dengan kata lain, kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya dapat tepat sasaran. Makanya idealnya, pemerintah harus ramah kepada bisnis atau business friendly.

Pada saat bersamaan, pengusaha diharapkan pula bersedia dan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah. Nah untuk itu, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik serta intens antara keduanya agar tercipta soliditas.

Kebijakan mempermudah dunia usaha

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka memberikan fasilitas dan kemudahan kepada dunia usaha. Pemerintah pun secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (25/3/2019) disebutkan, pada 2019 pengelolaan fiskal difokuskan pada dua hal utama. Pertama menjaga kesehatan fiskal dan kedua mendorong iklim investasi dan ekspor.

“Adapun yang dilakukan untuk mendorong iklim investasi dan ekspor adalah melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi serta ekspor,” tulis keterangan tersebut.

Sementara itu, untuk menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Selain itu, Presiden Jokowi kerap pula menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi fokus pemerintah selanjutnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilakukan dengan memberikan pendidikan vokasi dan keterampilan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Infrastruktur sudah berjalan, bisa ditinggal, kita bergeser ke pembangunan SDM," kata Jokowi seperti dimuat Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Sejatinya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dibutuhkan agar potensi tidak pergi. Dengan begitu harapannya, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan serta, terjadi pemerataan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

#IndonesiaOptimis