KILAS

Kemnaker Minta ASN dan Penyelenggara Negara Berani Tolak Gratifikasi

Kompas.com - 28/03/2019, 18:10 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemnaker Estiarty Haryani saat membuka acara Rakor Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019) malam. Dok. Humas Kementerian KetenagakerjaanPelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemnaker Estiarty Haryani saat membuka acara Rakor Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019) malam.


KOMPAS.com
- Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) Estiarty Haryani mengingatkan bahwa gratifikasi bukan merupakan tambahan penghasilan.

Karena itu diinstruksikan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN) dan penyelenggara negara di Kemnaker harus berani menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan.

Estiarty Haryani mengingatkan hal tersebut saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019) malam.

"Saya berpesan kepada pimpinan satuan kerja pusat, Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berani menolak apabila ada pegawai Itjen yang meminta pemberian fasilitas apapun terkait kedinasan. Apabila ada paksaan, jangan ragu untuk melaporkan kepada pimpinan Itjen Kemnaker," kata Estiarty seperti dalam keterangan tertulisnya,

Ditegaskan Estiarty, Itjen memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian gratifikasi di Kemnaker. Apalagi saat ini Itjen telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itjen kerja sama dengan KPK untuk  melakukan pengendalian pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemnaker. Kerja sama ini berdasarkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi bagi pegawai ASN dan penyelenggara negara di Kemnaker.

"Diharapkan Kadisnaker provinsi atau kabupaten dan kota serta Kepala UPTP selaku kepanjangan tangan Kemnaker, proaktif dan berperan dalam upaya meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Kemnaker, " kata Estiarty.

Untuk mewujudkan hal tersebut di tahun 2019, Estiarty meminta pimpinan unit kerja pada instansi pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemnaker Estiarty Haryani saat membuka acara Rakor Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019) malam.Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemnaker Estiarty Haryani saat membuka acara Rakor Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019) malam.
Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Saya harap semua Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota, Kepala UPTP dan para pejabat eselon II Pusat sebagai penanggung jawab DIPA berkomitmen melakukan peningkatan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN Kemnaker, " katanya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemulihan Ekonomi Tahun Depan, Ini Dua Fokus Strategi Mendag

Pemulihan Ekonomi Tahun Depan, Ini Dua Fokus Strategi Mendag

Whats New
Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Work Smart
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Rilis
IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

Earn Smart
Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Work Smart
Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

Whats New
Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Whats New
Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Whats New
Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Work Smart
Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Whats New
Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Whats New
Biar Dapur Tetap 'Ngebul', Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Biar Dapur Tetap "Ngebul", Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X