RI, Malaysia, dan Thailand Turunkan Volume Ekspor Karet Ratusan Ribu Ton

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat menurunkan volume ekspor karet alam sebagai implementasi kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ke-6.

Hal tersebut disepakati dalam pertemuan khusus pejabat senior International Tripartite Rubber Council (ITRC) pada 4-5 Maret 2019 di Bangkok, Thailand. Adapun volume ekspor karet yang diturunkan di tiga negara mencapai 240.000 ton.

Penurunan volume ekspor dilakukan seiring anjloknya harga karet dunia sepanjang 2018.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, Malaysia dan Indonesia mulai menerapkan kebijakan itu per 1 April 2019. Indonesia menuangkan kebijakan tersebut ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 779 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan AETS ke-6 untuk Komoditi Karet Alam.

Baca juga: Naikan Harga Karet, Indonesia Ajak Thailand dan Malaysia Kurangi Ekspor

"Ini bagian dari kerja sama tiga negara untuk memperbaiki harga karet yang rendah. Ini untuk memberikan harga layak buat petani karet di tiga negara," ujar Kasan di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Pada November 2018, harga karet alam menyentuh 1,2 dollar AS perkilogram. Setelah adanya pertemuan ITRC pada Desember terkait hal ini, harga karet alam naik menjadi 1,4 dollar AS perkilogram. Dari ketiga negara tersebut, total volume ekspor karet alam pada 2019 sebesar 2,95 juta ton senilai 4,17 miliar dollar AS. Sementara per Januari 2019, volume ekspor karet alam di tiga negara sebesar 210.370 ton senilai 273 juta dollar AS.

Porsi ekspor karet dari Indonesia sebesar 40,9 persen, Thailand 52,6 persen, dan Malaysia 6,5 persen. Dengan adanya kebijakan AETS ke-6 tersebut, Indonesia mengurangi volume 98.160 ton, Thailand mengurangi 126.240 ton, dan Malaysia mengurangi 15.600 ton.

"Kebijakan ini nanti akan dilaksanakan para eksportir atau Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo)," kata Kasan.

Bagi Indonesia dan Malaysia, kebijakan ini diterapkan mulai 1 April hingga 1 Agustus 2019. Sementara Thailand menunda implementasinya menjadi 20 Mei hingga 20 September 2019 karena tengah melakukan pemilihan umum.