Kompas.com - 01/04/2019, 19:44 WIB
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi (kanan) menerima salinan fatwa DSN-MUI secara simbolis dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (kedua kiri) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/4/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi (kanan) menerima salinan fatwa DSN-MUI secara simbolis dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (kedua kiri) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan pasar modal di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif. Begitu pula investasi berbasis syariah.

Namun selama ini masih ada kekhawatiran dan kebingungan pada publik untuk memilih investasi syariah di pasar modal karena muncul pertanyaan apakah sudah sepenuhnya syariah atau tidak.

Hari ini, Senin (1/4/2019), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah menerbitkan dan menyerahkan salinan fatwa Proses Bisnis Atas Layanan Jasa dalam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Ini tertuang pada Nomor 124 DSN-MUI Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.

Apakah ini sudah dapat memberi kepastian kepada publik, bahwa investasi syariah sudah ada dan sepenuhnya berjalan?

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen, penerbitan fatwa terkait KSEI ini akan melengkapi fatwa-fatwa DSN MUI di pasar modal Indonesia. Langkah ini sejalan dengan upaya OJK untuk mendorong pengembangan pasar modal syariah.

"Di tengah tantangan ekonomi dan politik global di 2018 yang bergerak cukup dinamis, industri pasar modal Indonesia, khususnya pasar modal Syariah mampu tumbuh secara positif dan mendapatkan apresiasi dari lembaga dunia," ungkap Hoesen di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hoesen mengatakan, selama ini OJK bersama lembaga terkait terus memperkuat infrastruktur pasar modal syariah di Tanah Air. Baik melalui peraturan berupa perundang-undangan maupun fatwa yang komprehensif.

"Sebagaimana yang kita ketahui keberadaan pasar modal syariah di Indonesia awalnya didorong oleh adanya kebutuhan pasar akan produk syariah di pasar modal Indonesia. Artinya, ini didorong oleh pasar dan ditandai dengan penerbitan reksadana syariah pertama di 1997," terangnya.

Dia menyebutkan, guna memantapkan dan memperkuat infrastruktur pasar modal syariah dalam negeri, OJK telah mengeluarkan sebanyak 12 aturan terkait bisnis ini dan terkait lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.