Aturan Pajak "E-Commerce" Dicabut, Pemerintah Dinilai Ragu-ragu

Kompas.com - 04/04/2019, 20:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda indonesia (Hipmi) Tax Center menilai menyayangkan keputusan pemerintah menarik aturan pajak e-commmerce.

Pada pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan menarik PMK 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

"Itu bentuk keragu-raguan pemerintah dalam mengekseskusi sebuah kebijakan," ujar Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

"Kedua adalah itu bentuk kegagalan pemerintah untuk menyampaikan pesan positif untuk sebuah hal yang enggak ada masalah sebetulnya," sambung dia.

Baca juga: Tarik Aturan Pajak "E-commerce, Menkeu Hindari Kegaduhan Jelang Pilpres

Menurut Ajib, tak seharusnya pemerintah menarik aturan itu. Sebab PMK tersebut hanya mengatur mekanisme pajak e-commerce, tak ada objek atau tarif pajak baru.

Aturan itu justru dinilai memberikan penegakan adanya keadilan penarikan pajak antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital.

"Ini aturan yang mengatur mekanisme aja kok sekarang justru ditarik, menurut saya ini menjadi preseden yang enggak bagus," sambung dia.

Hipmi mendengar keinginan asosiasi e-commerce agar pelaku usaha di media sosial juga dipajaki demi keadilan.

Baca juga: Konsumen E-commerce Turun?

Harusnya kata Ajib, pemerintah membuat aturan sama yang berlaku untuk para pelaku usaha di medial sosial. Bukan justru menarik aturan pajak e-commerce.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menarik kembali aturan tentang pajak e-commerce yang dibuatnya sendiri.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, PMK tersebut menimbulkan banyak simpang siur adanya ketentuan baru pajak e-commerce di masyarakat.

Padahal kata dia, Aturan itu hanya membuat tata caranya saja. Bukan aturan pemungutan pajak kepada para pelaku e-commerce di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.