Luhut: Diskriminasi Sawit, RI Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Paris

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia akan melawan segala bentuk diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa.

Berbagai jalan akan ditempuh Indonesia. Salah satunya yakni mempertimbangkan untuk keluar dari Kesepakatan Paris atau Paris Agreement.

"Tentu kita akan melawan lewat pengadilan di Eropa dan World Trade Organization (WTO), keluar dari Paris Agreement juga menjadi salah satu opsinya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional yang mengikat sebagai komitmen bersama dunia untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020.

Kesepakatan ini menyebutkan bahwa negara-negara dunia berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 C.

Paris Agreement diumumkan pada Sabtu (12/12/2015) setelah 195 negara menggelar KTT Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis.

Paris Agreement merupakan pengganti Protokol Kyoto untuk memerangi dampak perubahan iklim.

Luhut menyebut Indonesia tidak akan goyah melawan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Sebab bagi Indonesia, sawit tak hanya soal komoditas penghasil devisa terbesar.

Namun juga menyangkut sekitar 20 juta rakyat yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit juga sangat penting bagi penurunan tingkat kemiskinan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengancam akan membawa persoalan diskriminasi CPO andai Delegated Act diadopsi Uni Eropa.

Delegated Act dirumuskan oleh Komisi Eropa dan akan segera dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk diambil keputusan.

Dalegated Act dinilai merugikan Indonesia karena melarang CPO digunakan untuk biodisel. Selain itu CPO juga dimasukan ke dalam komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.